.webp)
Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dikektur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Silmy Karim.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan Warga Negara Asing (WNA) atau turis asing di Bali kerap kali mempertontonkan aksi yang sewenang-wenang. Politikus Partai NasDem itu meminta Silmy mencari solusi atas permasalahan tersebut.
"Sekarang banyak sekali Pak Dirjen terkait di Bali itu kasus sebenarnya banyak banget dengan WNA. Nah Pak Dirjen bagaimana menyikapi kejadian belakang terakhir baik yang sudah viral maupun tidak viral?" kata Sahroni di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Jakarta, Rabu (21/6/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Sahroni, pemerintah Indonesia seharusnya bisa lebih tegas dengan hal tersebut. "Memang secara formal kita mengayomi mereka sebagai turis, tapi apakah akhirnya sebagai turis di negara kita dia melakukan semau-maunya?" ucapnya.
Hal senada disampaikan anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP I Wayan Sudirta. Selain kerap melakukan pelanggaran asusila, WNA di Bali juga banyak yang bekerja ilegal dengan memakai visa wisata.
"Bidang-bidang pekerjaan penduduk asli yang kecil-kecil saja sudah diambil orang asing yang notabene sebagian besar mereka menggunakan visa wisata. Mereka berwisata tapi bekerja, pekerjaannya memelihara babi, orang asing Pak, membuat kacang mede, orang asing Pak, membuat kerajinan di wilayah Sukawati orang asing, menyewakan motor yang jauh lebih murah dari penduduk, orang asing menyewakannya," beber Wayan.
Sebagai orang Bali, Wayan meminta pengawasan keimigrasian di Bali lebih diperketat. Menurutnya, perlu ada terobosan yang tidak biasa-biasa saja.
"Kali ini kami mewakili orang Bali tidak akan diam lagi. Tolong catat ini baik-baik, begitu jumawanya turis-turis karena pengawasan kita jauh dari memadai," ucapnya.
(aid/kil)
