.webp)
Menurutnya, butuh nyali besar untuk menjadikan rencana pengambilalihan Freeport Indonesia bisa 51% saham Freeport Indonesia kini dimiliki oleh pemerintah lewat BUMN dan pemerintah daerah di Papua. Artinya, Indonesia kini menjadi pengendali perusahaan.
Bahkan ia mengaku pernah mendapatkan laporan bahwa ada intelijen di beberapa negara sempat ikut campur dalam proses pengambilalihan Freeport.
"Kita mendapatkan 51% apa mudah? Butuh nyali juga. Wah nanti ini akan apa, ada dari intelijen negara mana bergerak, 'bapak akan jatuh,' karena ini, ini, ini. Wah bayangan. Tapi saya nggak bayangin sih," cerita Jokowi saat memberikan arahan kepada Relawan Bara JP, ditulis Senin (19/6/2023) kemarin.
Namun, menurut Jokowi semua ancaman itu cuma sebatas gertakan dan hanya mencoba menakut-nakuti. Dirinya tetap kukuh agar Indonesia bisa memiliki dan mengendalikan Freeport.
"Orang-orang seperti itu kan nakut-nakutin, cuma bayangin yang ngeri-ngeri, saya nggak bayangin, semua diatur yang di atas, saya terus aja tiga tahun, menterinya tiga yang saya pilih untuk negosiasi. Pak ini begini, maju! Berat tuh Pak ini, maju! Tiga bulan empat bulan lagi bilang ke saya, pak ini berat, maju," beber Jokowi.
"Enam bulan lagi lapor, Pak berat ini ada tekanan dari intelijen ini ini ini ke saya, maju! Akhirnya dapat," lanjutnya.
Menurutnya sebetulnya Freeport sudah punya janji untuk membangun smelter dan melakukan hilirisasi tambang. Hanya saja 30 tahun janji itu tak pernah terealisasi.
Ekspor bahan mentah terus menerus dilakukan. Maka saat ini ketika Freeport sudah berada di tangan Indonesia, hilirisasi harus segera dilakukan.
"Dulu Freeport janji 30 tahun yang lalu apa kejadian sampai sekarang? Smelter jadi aja nggak. Karena memang lebih segar diekspor mentahan, padahal mungkin di situ ada emasnya, bukan hanya tembaga saja. Tapi begitu ada smelter nanti masuk ke sana, kelihatan emasnya berapa ton, tembaganya berapa ton," ujar Jokowi.
Kontribusi Freeport ke Kas Negara
Lebih lanjut, Eks Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan keuntungan pengambilalihan Freeport saat ini sudah bisa dirasakan pemerintah. Menurutnya, 70% pendapatan Freeport kini masuk ke kas negara.
"Ingat 51% Freeport itu mayoritas udah milik kita. Dulu 50 tahun kita hanya 9%. Ngomong kayak bukan pemilik, kita sekarang 51%, kita cek kemarin pendapatan berapa sih untuk 51%? Ternyata 70% pendapatan dari Freeport itu masuk ke kas negara," beber Jokowi.
Pendapatan negara dari Freeport menurut Jokowi ada banyak bentuknya. Mulai dari bentuk pajak, PPh badan, pajak karyawan, hingga PPN. Ada juga yang berupa royalti tambang, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, sampai ke dividen Freeport.
"Gede banget kita dapatnya, semua seperti itu kalau kita berani melakukan," tegas Jokowi. (eds/eds)
