Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat realisasi belanja pemerintah pusat sampai akhir Mei 2023 mencapai Rp 714,6 triliun. Dari jumlah itu, 51,2% atau Rp 366,2 triliun diklaim langsung dinikmati masyarakat.
"Walaupun ini namanya belanja pemerintah pusat, namun sebetulnya langsung dinikmati masyarakat. Rp 366,2 triliun telah dibelanjakan dari Rp 714,6 triliun langsung dinikmati oleh masyarakat," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Senin (26/6/2023).
Realisasi belanja pemerintah pusat per Mei 2023 yang mencapai Rp 714,6 triliun terdiri dari belanja K/L dan belanja non K/L. Belanja K/L tercatat mencapai Rp 326,2 triliun dan belanja non K/L Rp 388,4 triliun.
Melalui belanja K/L, pemerintah telah memberikan kepada 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk mendapatkan bantuan program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp 14,7 triliun. Ada juga kartu sembako yang terealisasi Rp 16,1 triliun untuk 18,7 juta KPM.
"Ini langsung masuk ke dalam rumah tangga dan membantu mereka yang sangat miskin," ucapnya.
Pemerintah juga telah membayar Rp 19,3 triliun untuk 96,7 juta jiwa masyarakat yang mendapatkan jasa kesehatan namun tidak membayar premi melalui program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Pemerintah, kata Sri Mulyani, juga membantu petani langsung baik dalam bentuk bantuan benih, mulsa dan pupuk organik untuk 69.021 unit equivalen hektare kawasan padi, jagung, kedelai, bawang dan cabai. Petani juga diberikan bantuan alat dan mesin sebesar Rp 163,2 miliar dalam bentuk 120 traktor dan 100 cultivator.
"Bantuan ternak Rp 57,7 miliar sejumlah 1.318 ekor. Ada juga bantuan benih ikan, kepiting, dan udang Rp 14,5 miliar sejumlah 40,3 juta ekor," bebernya.
Di bidang pendidikan, pemerintah memberikan manfaat langsung dalam bentuk program Indonesia pintar sebesar Rp 5,3 triliun kepada 9,6 juta siswa, program KIP kuliah sebesar Rp 5,8 triliun untuk 692 ribu mahasiswa, biaya operasi sekolah (BOS) di bawah Kementerian Agama sebesar Rp 5,1 triliun untuk 4,5 juta siswa, dan bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) sebesar Rp 1,78 triliun untuk 192 PTN.
Pemerintah juga mendukung masyarakat membangun kembali perumahan sesudah terkena bencana. Seperti bencana Cianjur misalnya, dibangun kembali 42,4 ribu rumah sebesar Rp 1,2 triliun.
"Pembangunan untuk infrastruktur rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana juga mencapai Rp 46,5 triliun," tambahnya.
Masyarakat umum juga mendapatkan dampak langsung dari APBN melalui belanja non K/L. Ini terdiri dari subsidi dan kompensasi listrik sebesar Rp 35,6 triliun untuk 39,2 juta pelanggan, serta subsidi dan kompensasi BBM sebesar Rp 43,7 triliun untuk 5.629,5 ribu kilo liter.
"Jadi ini adalah berbagai belanja subsidi yang rakyat langsung menikmati dari APBN," ucapnya.
Kemudian masyarakat yang menggunakan LPG 3 kilogram (kg) menikmati subsidi yang sudah dibayarkan pemerintah sebesar Rp 26,9 triliun hingga Mei 2023 untuk 2,6 juta metrik ton. Ada juga program Kartu Prakerja dan bantuan untuk masyarakat berpendapatan rendah dengan diberikan subsidi perumahan.
"Kartu Prakerja Rp 1,5 triliun (untuk 454 ribu peserta), serta subsidi perumahan untuk pembelian rumah murah bagi kelompok yang berpendapatan rendah (sebesar Rp 301,9 miliar untuk 72,6 ribu unit)," pungkasnya.
(aid/rrd)