.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengungkapkan kejengkelannya soal kualitas belanja kementerian dan lembaga. Lagi-lagi, Jokowi menyinggung beberapa kasus anggaran kementerian dan lembaga yang kebanyakan dipakai buat honor dan perjalanan dinas.
Jokowi mengingatkan agar setiap rupiah uang yang dikeluarkan pemerintah harus bisa dirasakan masyarakat. Jangan sampai pengeluaran pemerintah hanya digunakan untuk birokrasi dan proses-proses kebijakan saja, namun harus ada hasil yang bisa dirasakan langsung ke masyarakat.
"Saya perlu mengingatkan setiap rupiah uang rakyat harus dirasakan sepenuhnya oleh rakyat. Tertib administrasi itu penting tetapi yang jauh lebih penting adalah apa kemanfaatannya untuk rakyat, apa yang dirasakan oleh masyarakat," ungkap Jokowi dalam acara Penyerahan LHP LKPP dari BPK di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (26/6/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mencontohkan kembali penganggaran yang tidak berkualitas. Di salah satu provinsi ada program penyuluhan pertanian yang tujuan programnya adalah untuk meningkatkan kualitas SDM pertanian.
Namun sayangnya ketika dilihat anggarannya, dari Rp 1,5 miliar uang APBD yang dianggarkan, Rp 1 miliar di antaranya digunakan untuk perjalanan dinas.
"Saya berikan contoh, ini sudah saya sampaikan di BPKP saya ulang lagi, di beberapa provinsi kabupaten kota penyuluhan pertanian ini APBD Provinsi nggak usah saya sebut provinsi mana, Tujuannya untuk meningkatkan kualitas SDM pertanian, total anggaran Rp 1,5 miliar, Rp 1 miliar untuk perjalanan dinas," kata Jokowi.
Contoh lainnya ada program pengembangan UMKM di salah satu kabupaten. Dari total anggaran APBD yang dikucurkan Rp 2,5 miliar, sebanyak Rp 1,9 miliar di antaranya digunakan untuk honor dan perjalanan dinas.
"Yang kedua contoh lagi, pengembangan UMKM, ini di APBD kabupaten, tujuannya untuk pengembangan usaha mikro. Total anggaran Rp 2,5 miliar, Rp 1,9 miliar untuk honor dan perjalanan dinas, bayangkan berapa nggak ada 20% yang betul-betul dipakai untuk pengembangan usaha mikro," ungkap Jokowi.
Ada juga anggaran pembangunan balai penyuluhan pertanian yang dianggarkan di tingkat APBD Kabupaten. Dari total anggaran Rp 1 miliar, sebanyak Rp 734 juta di antara dipakai untuk perjalanan dinas dan rapat.
"Ketiga, ada tujuannya membangun dan merehab balai penyuluhan pertanian. Anggarannya Rp 1 miliar, Rp 734 juta untuk honor perjalanan dinas dan rapat-rapat, saya nggak tahu ini berapa puluh kali rapat-rapat," ujar Jokowi.
(hal/das)
