Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) merespons kebijakan pemerintah soal hilirisasi nikel dengan melarang ekspor bahan mentah. Pemerintahan pun diminta tidak memperluas kebijakan serupa pada komoditas lain
Hal itu disampaikan IMF dalam laporan bertajuk 'IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia', dikutip Senin (26/6/2023).
"Direksi (IMF) meminta untuk mempertimbangkan penghapusan pembatasan ekspor secara bertahap dan tidak memperluas pembatasan ke komoditas lain." tulis laporan IMF.
IMF menyoroti ambisi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dalam ekspor, menarik investasi langsung dari luar negeri dan memfasilitasi transfer keterampilan dan teknologi. Kebijakan itu dinilai perlu didasari pada analisis biaya-manfaat lebih lanjut dan meminimalkan dampak negatif lintas batas.
Sebelumnya Jokowi menegaskan Indonesia akan tetap melanjutkan kebijakan hilirisasi dengan melarang ekspor tambang mentah. Orang nomor satu di Indonesia itu tidak akan mundur meski kebijakan tersebut digugat di forum perdagangan dunia World Trade Organization (WTO).
"Hilirisasi industri meski tantangan tak mudah, tapi harus diteruskan. Kita tidak akan berhenti meski digugat, kita tidak akan berhenti. Sekali lagi, kita akan terus," tegas Jokowi dalam Pelantikan BPP Hipmi, Senin (20/2/2023).
Terbaru, pemerintahan Jokowi resmi menghentikan ekspor biji bauksit per 10 Juni 2023. Komoditas lain seperti tembaga, timah, hingga emas juga akan ikut didorong untuk dilakukan hilirisasi.
"Semuanya saya pastikan akan kita setop, setop, dan kita setop! Yang kita inginkan itu nilai tambah. Meskipun kita proses banding digugat WTO, tetap akan terus. Jangan sekali-kali kita belok dan takut karena nilai tambahnya besar sekali," tegas Jokowi.
(aid/hns)