.webp)
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membalas pernyataan Anggota DPR RI yang bilang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati cawe-cawe soal anggaran jalan rusak. Hal itu yang dinilai membuat anggaran jalan rusak sampai saat ini belum cair ke Kementerian PUPR.
Staf Khusus (Stafsus) Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo menilai Sri Mulyani memang perlu cawe-cawe untuk memastikan pelaksanaannya sesuai aturan. Pasalnya anggaran jalan rusak yang diminta ini belum ada sebelumnya di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.
"Justru Bu Sri Mulyani perlu cawe-cawe karena anggaran untuk jalan rusak awalnya belum ada di APBN 2023. Menkeu cawe-cawe maka dianggarkan dan dipastikan pelaksanaannya proper sesuai aturan," katanya dalam cuitan di akun resmi @prastow, Rabu (5/7/2023). Kutipan sudah disesuaikan dengan ejaan yang benar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari total anggaran yang diajukan Kementerian PUPR sebesar Rp 14,6 triliun, Prastowo menyebut sesuai hasil asesmen tahap I disetujui cair Rp 7,5 triliun. Saat ini prosesnya Kementerian PUPR sedang melengkapi dokumen pendukung agar anggaran jalan rusak yang diminta bisa cair.
"Kemenkeu terus berkomunikasi dan berkoordinasi untuk mendukung percepatan," ujar Prastowo.
Sebelumnya anggota Komisi V DPR RI Fraksi Demokrat Irwan menyindir Sri Mulyani soal anggaran jalan rusak yang lama cair. Dalam hal ini ia menyebut sang Bendahara Negara cawe-cawe.
Padahal, kata Irwan, jika anggaran perbaikan jalan sudah ada bisa diserahkan ke Kementerian PUPR. Hal ini demi menjalankan Inpres Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
"Inpres ini ramai karena cawe-cawenya Sri Mulyani gini sudah nih, kalau ngurusin hal teknis. Harusnya kalau uangnya sudah ada, ya serahkan saja ke PUPR. Begini nih kalau semua cawe-cawe nih," katanya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (7/4).
(aid/kil)
