.webp)
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan investasi di Indonesia berjalan lancar. Meskipun Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) meminta Indonesia tak memperluas kebijakan hilirisasi lewat larangan ekspor komoditas bahan baku mentah.
Menurut Bahlil, investasi di Indonesia, termasuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara juga tidak ada hubungannya dengan permintaan IMF.
"Apa urusannya, nggak ada urusannya dengan IMF. Investasi di IKN nggak ada urusannya sama IMF," katanya saat ditemui di Jakarta, Sabtu (8/7/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada kesempatan itu Bahlil juga menegaskan gugatan Eropa terhadap Indonesia di WTO soal larangan ekspor nikel juga tidak mempengaruhi investasi. Ia menegaskan kedaulatan Indonesia tidak bisa diganggu pihak mana pun.
"Apa urusannya IKN dengan (gugatan) nikel, nggak ada urusannya dong. Nggak ada. Kedaulatan kita nggak bisa diganggu oleh siapa pun," tegas Bahlil.
Sebelumnya, Bahlil Lahadalia menegaskan, dirinya tak menyetujui permintaan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) agar Indonesia tak memperluas kebijakan hilirisasi lewat larangan ekspor komoditas bahan baku mentah.
"Langit mau runtuh pun, hilirisasi tetap akan jadi prioritas negara dalam pemerintahan Joko Widodo dan Kiai Ma'ruf Amin. Yang kedua, larangan ekspor tetap akan kita lakukan. Kalau mau gugat kita ke WTO, WTO aja. Masa orang lain boleh (setop ekspor), kita tidak? Yang bener aja, negara ini sudah merdeka," ujarnya, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Jumat (30/6/2023).
Bahlil sendiri mempertanyakan hasil laporan dan analisa IMF menyangkut kebijakan hiliriasi dan setop ekspor tersebut. Menurutnya, permintaan tersebut terbilang janggal. Pasalnya, IMF sendiri mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi dan neraca perdagangan Indonesia dalam keadaan yang baik.
(hns/hns)
