.webp)
Maria menyebutkan hadirnya MPP dalam hal peningkatan kesadaran perizinan bagi pelaku usaha di Kabupaten Kubu Raya begitu terasa. Menurutnya, ini menjadi indikator keberhasilan MPP dalam mendampingi masyarakat mendapatkan jaminan berusaha.
"Tahun kemarin (sebelum ada MPP), baru ada 5.000 UMKM yang memiliki NIB. Kini, (bertambah) 6.000 UMKM lainnya (turut) mengurus NIB," ungkapnya.
Totalnya, sudah ada 11.000 UMKM telah memperoleh perizinan NIB dari MPP Kabupaten Kubu Raya. Penguatan legalitas UMKM ini membuat pihak perbankan mudah memberikan kepercayaan dalam hal peminjaman modal Kredit Usaha Rakyat (KUR).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kubu Raya menjadi daerah dengan penyerapan kur tertinggi di Kalimantan Barat sebesar Rp 60 miliar di 2022 kemarin," sebut Maria.
Dari empat kategori pelayanan terintegrasi MPP, Kabupaten Kubu Raya telah mencapai tahap self-assessment dan sedang berproses untuk bertransformasi menjadi MPP Digital. Proses self-assessment nya masyarakat bisa dilakukan di berbagai aplikasi online.
"Seperti urusan perizinan di OSS-RBA, atau menggunakan siCANTIK Cloud untuk perizinan di luar OSS-RBA seperti izin untuk tenaga kesehatan. Sehingga, masyarakat tak perlu datang langsung ke MPP (untuk mengurus perizinan)," kata Maria.
Walau belum terintegrasi ke satu aplikasi, namun ia melanjutkan bahwa MPP Kubu Raya telah berproses menuju ke MPP Digital. Saat ini, MPP Kabupaten Kubu Raya baru menyatukan pelayanan publik tersebut ke dalam satu website dan tersedia seluruh layanan yang masyarakat butuhkan.
Terkait kendala, Maria menyampaikan awalnya keperluan untuk menyosialisasikan adanya MPP sebagai integrasi layanan kepada masyarakat luas menjadi tantangan tersendiri. Namun sekarang masalah tersebut sudah terkendali.
"Kendala yang telah lalu adalah (memikirkan) bagaimana MPP ini dapat lebih berdampak dan masyarakat lebih mengetahui adanya layanan publik yang menyatu di Kabupaten Kubu Raya. Jangan sampai masyarakat tak tahu adanya MPP atau tak mengerti bagaimana cara mengakses layanannya di website dan aplikasi," ungkapnya.
Maria berharap adanya inovasi MPP dan MPP Digital dapat terus mewujudkan kebutuhan masyarakat untuk menerima layanan publik secara cepat dan mudah. Ia juga berharap ke depannya akan ada integrasi pelayanan publik secara masif.
"Semoga inovasi-inovasi selanjutnya (yang dikeluarkan Pemerintah Pusat) tak hanya mengeluarkan aplikasi baru lagi, justru seharusnya integrasi pelayanan publik secara masif harus dilakukan pada satu portal saja. Jangan sampai banyaknya aplikasi yang kita gunakan justru mempersulit masyarakat," pungkasnya.
(akn/ega)
