.webp)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan heran dengan hasil Logistic Performa Index (LPI) Indonesia yang turun dari posisi 46 di 2018 menjadi ke-63 di 2023. Pihaknya akan mengundang perwakilan Bank Dunia untuk meminta klarifikasi terkait laporan tersebut.
"Laporan LPI yang dirilis oleh World Bank menempatkan posisi Indonesia turun ke 63 di tahun ini dari posisi 46 di 2018. Saya agak sedikit "heran" dengan hasil ini," kata Luhut dalam postingan di Instagram resminya, dikutip Rabu (19/7/2023).
Luhut menyebut hasil itu berbanding terbalik dengan data UNCTAD yang menyebut performa pelabuhan Indonesia termasuk 20 besar terbaik di dunia. Selain itu juga bertentangan dengan keberhasilan pemerintah yang telah menurunkan biaya logistik 8%, dari 23,9% pada 2019 menjadi 16% pada 2023.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Angka tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa ada penghematan sampai triliunan rupiah dari efisiensi di pelabuhan-pelabuhan Indonesia saat ini," ujar Luhut.
Oleh karena itu, Luhut akan mengundang perwakilan Bank Dunia untuk datang ke Indonesia guna meminta klarifikasi di mana sebenarnya masalah logistik Indonesia. Dengan begitu pemerintah bisa memperbaiki keseluruhan ekosistem logistik di Indonesia.
"Optimalisasi digitalisasi logistik Indonesia adalah tanggung jawab seluruh pihak, baik pemerintah maupun stakeholder logistik di pelabuhan. Karenanya kita perlu duduk bersama untuk mengkaji dan menemukan solusi untuk perbaikan ekosistem logistik yang menyeluruh bagi darat, laut, maupun udara di Indonesia," beber Luhut.
Alasan Bank Dunia Turunkan Peringkat Logistik RI
Dalam laporan Bank Dunia, indeks kinerja logistik Indonesia pada 2023 anjlok dengan skor 3,0 dan menempati peringkat ke-63 dari 139 negara. Kalah jauh dari Singapura yang menempati posisi pertama dengan skor 4,3, Finlandia (2) 4,2, Denmark (3) dan Jerman (4) dengan skor 4,1, Malaysia (31) 3,6, India (38) 3,4, hingga Filipina (47) dengan skor 3,3.
Setidaknya ada enam indikator yang diukur oleh Bank Dunia terkait LPI ini, yakni kepabeanan, infrastruktur, pengiriman internasional, kompetensi dan kualitas logistik, kecepatan waktu, serta pelacakan dan penelusuran (tracking and tracing).
Jika dilihat dari sisi kepabeanan dan infrastruktur, skor Indonesia masing-masing naik dari 2,67 (2018) menjadi 2,8 (2023) dan dari 2,89 (2018) menjadi 2,9 (2023). Hanya saja empat indikator mengalami penurunan yakni pengiriman internasional dari 3,23 (2018) menjadi 3 (2023), kompetensi dan kualitas logistik dari 3,10 (2018) menjadi 2,9 (2023), kecepatan waktu dari 3,67 (2018) menjadi 3,3 (2023), serta pelacakan dan penelusuran dari 3,3 (2018) menjadi 3 (2023).
Dalam laporannya, Bank Dunia menjelaskan bahwa meningkatnya skor LPI menyiratkan kinerja logistik di suatu negara telah meningkat secara keseluruhan. Sementara skor terendah sebagian disebabkan oleh sampel yang berkurang dari 160 negara pada 2018 menjadi hanya 139 negara pada 2023.
"Skor terendah cenderung meningkat terutama pada LPI 2023, namun hal ini sebagian disebabkan oleh sampel 139 negara dibandingkan dengan 160 negara pada 2018. Sampel 2018 mencakup 20 negara dengan skor 2,6 dan skor rata-rata 2,4 yang tidak termasuk dalam sampel 2023," jelas Bank Dunia.
Selain itu, rata-rata negara yang memiliki skor berkinerja rendah juga disebut karena terdapat kendala logistik yang parah. Ini biasanya terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah.
"Untuk negara-negara dengan skor LPI rendah, infrastruktur paling penting untuk meningkatkan kinerja. Tetapi kunci untuk mempertahankan kinerja logistik yang tinggi terletak pada serangkaian intervensi lebih luas yang mencakup kebijakan dan pengembangan sektor swasta," beber Bank Dunia.
Apakah penurunan tersebut wajar? Klik halaman berikutnya
