Pengusaha Kaget Peringkat Logistik RI Turun, Berharap Ditinjau Ulang

Pengusaha Kaget Peringkat Logistik RI Turun, Berharap Ditinjau Ulang

Anisa Indraini - detikFinance
Kamis, 20 Jul 2023 13:13 WIB
Neraca perdagangan pada Oktober 2017 tercatat surplus US$ 900 juta, dengan raihan ekspor US$ 15,09 miliar dan impor US$ 14,19 miliar.
Ilustrasi/Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengaku terkejut melihat hasil hitungan Bank Dunia soal indeks kinerja logistik (LPI) Indonesia yang turun. Posisi Indonesia turun 17 peringkat dari 46 di 2018 menjadi 63 di 2023.

Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Indonesia Akbar Djohan mengatakan hasil itu cukup mengejutkan di saat laporan UNCTAD menyebut performa pelabuhan Indonesia termasuk 20 besar terbaik di dunia.

"Hasil itu memang cukup mengejutkan karena di tengah hasil salah satunya dari UNCTAD membeberkan bahwa pelabuhan kita masuk pelabuhan terbaik, tapi di satu sisi terjadi penurunan rangking," kata Akbar di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Kamis (20/7/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam laporan Bank Dunia, indeks kinerja logistik Indonesia pada 2023 anjlok dengan skor 3,0 dan menempati peringkat ke-63 dari 139 negara. Kalah jauh dari Singapura yang menempati posisi pertama dengan skor 4,3, Finlandia (2) 4,2, Denmark (3) dan Jerman (4) dengan skor 4,1, Malaysia (31) 3,6, India (38) 3,4, hingga Filipina (47) dengan skor 3,3.

Setidaknya ada enam indikator yang diukur oleh Bank Dunia terkait LPI di mana dua di antaranya terkait kepabeanan dan infrastruktur masing-masing skornya naik. Sementara terkait pengiriman internasional, kompetensi dan kualitas logistik, kecepatan waktu, serta pelacakan dan penelusuran mengalami penurunan.

ADVERTISEMENT

Akbar menilai Indonesia yang merupakan negara dengan pengiriman tujuan akhir tidak bisa dibandingkan dengan Singapura yang hanya menjadi transit pengiriman. Seharusnya dalam mengukur LPI tidak hanya soal kecepatan, melainkan juga harus dipertimbangkan aspek negara kepulauan dan standardisasi pelabuhan.

"Dari situ saja kita lihat seharusnya bisa diukur dengan aspek negara kepulauannya, negara kepulauan kita kan 17.500 pulau. Bagaimana standardisasi pelabuhan itu yang harus kita kejar, bagaimana ada dashboard yang bisa menyajikan secara transparan, real time sehingga stakeholder setempat bisa melakukan kebijakan secara cepat dan tepat," ucapnya.

Untuk itu, Akbar berharap agar Bank Dunia bisa meninjau kembali terkait LPI dengan pembanding yang lebih tepat agar bisa menggambarkan situasi konkret. Terkait hal ini ia menyerahkan kepada pemerintah pusat khususnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang akan mengundang perwakilan Bank Dunia.

"Jadi empat pilar itu harus diukur kembali supaya ada benchmarking yang tepat dan bisa menggambarkan situasi yang konkret. Karena ini sudah membawa situasi nasional, saya pikir kita kembalikan ke pemerintah dalam hal ini Kemenko Marves yang akan mengundang perwakilan Bank Dunia, kita serahkan ke sana," imbuhnya.

Di sisi lain, Akbar mewakili stakeholder logistik mengaku tidak tinggal diam dengan laporan Bank Dunia tersebut. Turunnya peringkat logistik Indonesia dianggap sebagai pemacu untuk memberikan perubahan yang lebih positif.

"Dari stakeholder logistik ini tidak tinggal diam karena ini sebagai pemacu untuk kita bisa secara cepat dan konkret memberikan perubahan yang positif," pungkasnya.

(aid/ara)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads