Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti para penegak hukum, khususnya dari Kejaksaan tidak menyalahgunakan kewenangan. Jokowi menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik.
Jokowi menegaskan jangan sampai ada aparat Kejaksaan yang mempermainkan hukum, menitip proyek dan barang impor, dan tindakan tidak terpuji lainnya. Meskipun, ia memahami hal tersebut biasanya dilakukan oleh oknum.
"Jangan ada lagi aparat kejaksaan, meskipun saya tahu ini oknum, yang mempermainkan hukum, yang menitip rekanan proyek, yang menitip barang impor, dan berbagai tindakan tidak terpuji lainnya. Meskipun saya tahu ini oknum," ujarnya dalam di Upacara Peringatan ke-63 Hari Bhakti Adhyaksa, disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (22/7/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pesan tersebut juga berlaku untuk semua aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga auditor pusat dan daerah. Jokowi menilai peran Kejaksaan cukup krusial, termasuk melakukan penyelidikan, penuntutan, serta perampasan dan pengembalian aset.
"Pesan ini bukan hanya untuk aparat kejaksaan, tetapi juga untuk semua aparat penegak hukum. Termasuk Polri, KPK, pengawas, auditor baik di pusat maupun daerah," bebernya.
Menurutnya, menjaga kepercayaan masyarakat tidaklah mudah, sehingga ia mengingatkan agar jangan cepat berpuas diri. Jokowi juga mengapresiasi peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga ini, tertinggi dalam 9 tahun terakhir.
"Saya senang trust terhadap kejaksaan, kepercayaan publik terhadap kejaksaan terus meningkat. Merujuk pada salah satu lembaga survey Agustus 2022, tingkat kepercayaan publik 75,3% ke Kejaksaan. Itu 2022. Sekarang di Juli 2023, tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan mencapai 81,2%. Ini sangat tinggi," pungkas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
(hns/hns)