.webp)
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan pemerintah sedang meninjau ulang anggaran proyek BTS. Targetnya, proyek ini bakal kelar tahun ini.
Saat ini, menurut Budi Arie, pemerintah sedang menghitung ulang secara mendalam soal anggaran yang dibutuhkan untuk kelanjutan proyek BTS. Menurutnya, BPKP juga diajak melakukan audit soal proyek ini.
Namun, Budi Arie sendiri berharap agar anggaran proyek ini tidak makin membengkak. Malah kalau perlu makin berkurang biayanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Semua opsi sedang dirumuskan, didiskusikan, direview, nanti kan bicara sama KL lain juga termasuk Bu Menkeu. Saya sih berharap mudah-mudahan nggak ada tambahan. Dengan renegosiasi ulang kita pakai anggaran untuk tutupi daerah," beber Budi Arie di Kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (25/7/2023).
"Itu kan nanti direview, kalau ternyata bisa ditawar direnegosiasi kontraktornya kan nggak perlu anggaran baru kan," ungkapnya lagi.
Pemerintah, kata Budi Arie juga akan melakukan peninjauan ulang pada kontraktor yang bakal menangani proyek ini karena kontraktor sebelumnya ternyata tersandung kasus hukum
"Itu (kontraktor) sedang di-review oleh tim Kominfo dan Kejagung. Termasuk saya sudah bicara dengan pak presiden untuk mereview harga-harganya," ungkap Budi Arie.
Dalam catatan detikcom sendiri rencananya akan ada sebanyak 7.904 tower BTS 4G yang akan dibangun pemerintah sejak tahun 2020. Itu terbagi ke dalam dua tahap, yakni fase pertama di 4.200 BTS pada 2021 dan fase kedua di 3.704 BTS pada 2022.
Penyelenggaraan proyek ini terdiri dari lima paket kontrak payung untuk tahun anggaran tahun 2021 sampai dengan 2024, yang terdiri dari unsur capital expenditure dan operational expenditure seluruhnya sejumlah Rp 28,3 triliun, yang akan didanai pada setiap tahun anggaran dari komponen universal service obligation (USO).
Selain dana yang berasal dari USO, bahwa sebagian dana lainnya berasal dari alokasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor Kominfo dan Rupiah Murni (RM).
Namun, masalah muncul pada pelaksanaan fase pertama pembangunan BTS. Ketika itu, proyek senilai Rp 28 triliun itu dicairkan dulu anggarannya sebesar Rp 10 triliunan untuk tahun 2020-2021.
Di tengah jalan, ternyata anggaran itu dikorupsi hingga membuat negara rugi Rp 8 triliun. Pasalnya, dari target 4.200 tower, yang dibangun cuma 1.100 tower saja dengan anggaran Rp 2 triliunan.
(hal/rrd)
