Jakarta -
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan ekonomi dan kesejahteraan Indonesia mengalami kemandekan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pernyataan itu terdapat dalam potongan video pidato AHY yang diunggah di Twitter Partai Demokrat pada 16 Juli 2023.
"Meskipun ada capaian (terhadap ekonomi dan kesejahteraan rakyat), tetapi harus kita akui secara jujur, sembilan tahun ini terjadi sejumlah kemandekan dan bahkan kemunduran serius," kata AHY dalam video tersebut dikutip Senin (31/7/2023).
Hal itu disoroti Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo yang menanggapinya dengan 14 poin. Pertama-tama, dia menyebut pidato politik AHY itu 'menggelitik'.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pidato politik yang menggelitik. Saat dunia menjuluki kita 'bright spot' di tengah suramnya ekonomi global, tudingan 'mandek' bahkan mundur hanya menebar pesimisme," kata Prastowo.
Prastowo mengatakan pembangunan infrastruktur harus diakselerasi untuk mengejar kemajuan, meningkatkan konektivitas, menurunkan biaya logistik, hingga menumbuhkan sektor ekonomi baru. Dengan begitu, dia menilai daya saing akan naik dan kesejahteraan merata.
"Ini prasyarat niscaya bagi Indonesia untuk maju," ujar Prastowo.
Sambil mencantumkan grafik peringkat infrastruktur pada 2022, Prastowo membeberkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-52 dari 63 negara menurut Bank Dunia. Hal itu untuk menanggapi AHY yang menyoroti pemerintah membangun infrastruktur secara besar-besaran di tengah ekonomi yang sedang menurun.
"Akselerasi infrastruktur tentu tanpa menomorduakan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan dan miskin, karena faktanya, lebih dari separuh belanja APBN memberikan manfaat langsung kepada masyarakat," beber Prastowo.
Terkait AHY yang meminta negara meningkatkan perlindungan dan kepada UMKM, Prastowo menyebut hal itu telah dilakukan melalui berbagai program pemberdayaan untuk mendukung akses permodalan UMKM, serta masyarakat miskin dan rentan melalui subsidi bunga, UMi dan KUR. Pun demikian, dengan akses ke pekerjaan melalui program Prakerja dan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK).
"Pada 2022, dukungan UMKM terealisasi sebesar Rp 26,1 triliun, KUR tersalur Rp 364,3 triliun untuk 7,6 juta debitur. Nilai penjaminan UMKM Rp 12,7 triliun untuk 764 ribu debitur. Selain itu pemerintah memberikan jaminan korporasi Rp 2,2 triliun untuk 8 debitur. Ketimbang bicara normatif belaka, lebih baik berpijak pada data dan fakta," beber Prastowo.
Simak juga Video 'Utang yang Capai Rp 7.773 T, Sri Mulyani Pede RI Mampu Bayar':
[Gambas:Video 20detik]
Prastowo bicara kesejahteraan abdi negara di halaman berikutnya.
Belanja Pegawai Tumbuh
Terkait kesejahteraan abdi negara yang dinilai kurang diperhatikan, Prastowo membeberkan data sejak 2019-2022 belanja pegawai tumbuh rata-rata 3,8% di antaranya untuk kenaikan gaji dan pensiun pokok, THR, gaji ke-13, serta perbaikan tukin K/L seiring capaian reformasi birokrasi. Untuk tenaga pendidik, pada 2022 diberikan TPG non PNS untuk 577 ribu guru dan TPG PNS untuk 1,06 juta guru.
"Tukin ini penilaian yang lebih fair karena didasarkan pada capaian kinerja. Selanjutnya, kita tunggu kejutan dalam Pidato Presiden RUU APBN 16 Agustus nanti," ucapnya.
Dalam kurun waktu 2019-2022, subsidi non energi juga cenderung naik dengan rata-rata 36,8%-nya untuk subsidi pupuk. Di 2022 sebanyak 7,4 juta ton subsidi pupuk tersalurkan, lalu di 2023 ini pemerintah tetap memberikan anggaran untuk subsidi pupuk dengan jumlah sebesar Rp 25,3 triliun.
"Selanjutnya untuk menjamin petani menjual hasil panen pada harga terbaik, kita terapkan kebijakan SSRG (Skema Subsidi Resi Gudang) untuk petani menjaminkan komoditi yang disimpan di gudang Sistem Resi Gudang (SRG) yang resinya dapat diagunkan ke bank untuk mendapatkan modal. Mestinya Mas AHY masuk ke dalam detail dan mengkritik formulasi dan implementasi, tak sekadar melempar tudingan tanpa dasar," ucap Prastowo.
Terkait pertumbuhan ekonomi yang disebut AHY menurun dan jauh dari yang dijanjikan 7-8%, Prastowo meminta tidak mengabaikan dampak pandemi COVID-19. Ekonomi Indonesia bisa tumbuh 5,3% pada 2022 disebut sudah lebih kuat dari rata-rata kawasan regional.
Sebelum pandemi pada 2018 dan 2019, ekonomi Indonesia tumbuh stabil masing-masing 5,2% dan 5%% yang dinilai relatif lebih baik dari negara-negara lain di dunia. Inflasi pun relatif terjaga dan untuk pertama kalinya pada Februari 2020 indikator PMI Manufaktur Indonesia kembali ke zona ekspansi.
"Atas pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tersebut kita berhasil menurunkan tingkat pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan. Jadi mana data yang menunjukkan kemiskinan dan pengangguran meningkat? Sebaiknya tidak ahistoris, mengabaikan pengaruh dan dampak pandemi COVID-19 dan dinamika perekonomian global beberapa waktu terakhir," imbuhnya.
AHY juga menyoroti soal kemampuan fiskal Indonesia yang dinilai rendah untuk membayar utang dan membebani APBN. Prastowo membalasnya dengan membeberkan data lembaga pemeringkat R&I yang baru saja meningkatkan outlook Indonesia menjadi positif (sebelumnya stabil) dengan peringkat BBB+, yang artinya tata kelola Indonesia baik dan diapresiasi.
"Dengan menghentikan utang (yang selama ini terkendali), maka kita akan kehilangan kesempatan untuk dapat berbelanja pada sektor prioritas. Karena faktanya, meskipun utang bertambah 1,6x, pemerintah dapat mempercepat pembangunan infrastruktur karena alokasi anggaran naik 2,3x; pendidikan naik 1,3x; kesehatan naik 1,9x; dan perlindungan sosial naik 3,8x," imbuhnya.
.webp)
