AHY Kritik Utang hingga Kesejahteraan Mandek, Stafsus Sri Mulyani Kasih Data Ini

Belanja Pegawai Tumbuh

Terkait kesejahteraan abdi negara yang dinilai kurang diperhatikan, Prastowo membeberkan data sejak 2019-2022 belanja pegawai tumbuh rata-rata 3,8% di antaranya untuk kenaikan gaji dan pensiun pokok, THR, gaji ke-13, serta perbaikan tukin K/L seiring capaian reformasi birokrasi. Untuk tenaga pendidik, pada 2022 diberikan TPG non PNS untuk 577 ribu guru dan TPG PNS untuk 1,06 juta guru.

"Tukin ini penilaian yang lebih fair karena didasarkan pada capaian kinerja. Selanjutnya, kita tunggu kejutan dalam Pidato Presiden RUU APBN 16 Agustus nanti," ucapnya.

Dalam kurun waktu 2019-2022, subsidi non energi juga cenderung naik dengan rata-rata 36,8%-nya untuk subsidi pupuk. Di 2022 sebanyak 7,4 juta ton subsidi pupuk tersalurkan, lalu di 2023 ini pemerintah tetap memberikan anggaran untuk subsidi pupuk dengan jumlah sebesar Rp 25,3 triliun.

"Selanjutnya untuk menjamin petani menjual hasil panen pada harga terbaik, kita terapkan kebijakan SSRG (Skema Subsidi Resi Gudang) untuk petani menjaminkan komoditi yang disimpan di gudang Sistem Resi Gudang (SRG) yang resinya dapat diagunkan ke bank untuk mendapatkan modal. Mestinya Mas AHY masuk ke dalam detail dan mengkritik formulasi dan implementasi, tak sekadar melempar tudingan tanpa dasar," ucap Prastowo.

Terkait pertumbuhan ekonomi yang disebut AHY menurun dan jauh dari yang dijanjikan 7-8%, Prastowo meminta tidak mengabaikan dampak pandemi COVID-19. Ekonomi Indonesia bisa tumbuh 5,3% pada 2022 disebut sudah lebih kuat dari rata-rata kawasan regional.

Sebelum pandemi pada 2018 dan 2019, ekonomi Indonesia tumbuh stabil masing-masing 5,2% dan 5%% yang dinilai relatif lebih baik dari negara-negara lain di dunia. Inflasi pun relatif terjaga dan untuk pertama kalinya pada Februari 2020 indikator PMI Manufaktur Indonesia kembali ke zona ekspansi.

"Atas pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tersebut kita berhasil menurunkan tingkat pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan. Jadi mana data yang menunjukkan kemiskinan dan pengangguran meningkat? Sebaiknya tidak ahistoris, mengabaikan pengaruh dan dampak pandemi COVID-19 dan dinamika perekonomian global beberapa waktu terakhir," imbuhnya.

AHY juga menyoroti soal kemampuan fiskal Indonesia yang dinilai rendah untuk membayar utang dan membebani APBN. Prastowo membalasnya dengan membeberkan data lembaga pemeringkat R&I yang baru saja meningkatkan outlook Indonesia menjadi positif (sebelumnya stabil) dengan peringkat BBB+, yang artinya tata kelola Indonesia baik dan diapresiasi.

"Dengan menghentikan utang (yang selama ini terkendali), maka kita akan kehilangan kesempatan untuk dapat berbelanja pada sektor prioritas. Karena faktanya, meskipun utang bertambah 1,6x, pemerintah dapat mempercepat pembangunan infrastruktur karena alokasi anggaran naik 2,3x; pendidikan naik 1,3x; kesehatan naik 1,9x; dan perlindungan sosial naik 3,8x," imbuhnya.