.webp)
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar entry meeting evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) tahun 2023 pada hari Rabu ini.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan, fokus utama dari evaluasi SAKIP 2023 ini akan lebih menekankan kepada upaya dalam menangani kemiskinan ekstrem. Langkah ini pun selaras dengan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang menargetkan 2024 mendatang angka kemiskinan ekstrem mencapai 0%.
"Sesuai dengan arahan Pak Presiden dan agar hasil evaluasi lebih berdampak, maka fokus evaluasi SAKIP 2023 akan lebih menekankan terhadap upaya mengenai kemiskinan ekstrem," ujar Anas, dalam sambutannya di Entry Meeting Evaluasi SAKIP, RB, ZI Tahun 2023, lewat siaran langsung di Youtube Kementerian PANRB, Rabu (2/8/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anas juga menyampaikan, pihaknya terus mendorong proses simplifikasi reformasi birokrasi (RB) yang lebih berdampak, sehingga hal tersebutlah yang menjadi fokus evaluasi kali ini. Dalam hal ini, kementerian dan lembaga (K/L) tak akan disibukan lagi dengan penilaian secara mandiri.
"Penilaian general akan dilakukan oleh Kementerian dan lembaga di tingkat meso," imbuhnya.
Selain itu, untuk fokus evaluasi dari sisi Zona Integritas (ZI) sendiri, Kementerian PANRB mengedepankan pada efektivitas, pengendalian internal dalam mengenali potensi resiko integritas, resiko terkait pencapaian kinerja utama, serta adanya upaya pelayanan publik.
"Kami terus ingin mendorong agar penilaian RB tahun ini lebih berdampak, lebih terukur, dan tidak terjebak pada tumbukan kertas atau administrasi atau di sisi hulu, tapi langsung ke sisi hilir atau ke sisi dampak," pungkasnya.
Sebagai tambahan informasi, kemiskinan ekstrem tengah menjadi salah satu fokus pemerintah saat ini. Perihal ini juga sempat disinggung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy. Effendy sendiri menilai, target Jokowi menghapus kemiskinan ekstrem 0% di 2024 kemungkinan tidak tercapai.
"Bapak Presiden menargetkan 2024 kita 0% ya kemiskinan ekstrim kita. Mungkin kalau 0% betul tidak ya. Nol koma iya. Tapi kita ingin bagaimana komanya (,) itu betul-betul mendekati nol," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor PP Muhammadiyah di Menteng, Jakarta, Selasa (25/7/2023).
Menurutnya ada sejumlah rintangan dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem, misalnya faktor geografis. Ia juga menyinggung keterhubungan antara satu daerah dengan daerah lainnya di pedalaman yang belum optimal. Misalnya, Kabupaten Mimika di Papua Tengah cenderung sudah makmur dan modern. Namun kondisi di daerah sekitarnya belum sebaik Mimika karena akses jalan rayanya hanya satu.
Belum lagi kerap terjadi aksi pemalangan yang berdampak luas bagi masyarakat. Muhadjir menyebut aksi semacam ini bisa membuat aliran listrik mati selama 3-4 hari. Namun, pemerintah terus berkomitmen agar daerah yang dilanda konflik semacam itu tidak menghambat upaya mengentaskan kemiskinan. Ia menyebut ada puluhan hingga ratusan daerah yang nasibnya serupa.
Meski begitu Muhadjir optimis angka kemiskinan ekstrem terus berkurang. Dari data BPS bulan Maret 2023, tingkat kemiskinan ekstrem turun dari 1,74% menjadi 1,12%.
"Jadi selama 6 bulan kita bisa menurunkan 0,6% kemiskinan ekstrem. Saya berharap survey September kita sudah berada di bawah 1% sesuai target Bapak Presiden," ujarnya.
Lihat juga Video: Megawati Instruksikan Kader PDIP Jemput Bola Atasi Kemiskinan
