.webp)
Anggota IV BPK RI Haerul Saleh menilai capaian ini sebagai hal yang biasa. Menurutnya, Kementerian/Lembaga memang harus mendapatkan opini WTP.
"BPK RI untuk Kementerian PUPR memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Hal ini merupakan hal biasa saja. Iya bener, bersih memang harus," katanya di Marketplace Bendungan Sukamahi, Bogor, Selasa (8/8/2023).
Meski begitu ia menyebut Kementerian PUPR bisa menjadi contoh bagi Kementerian lain. Apalagi, kata dia PUPR mendapatkan anggaran yang cukup besar.
Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan setuju dengan ucapan Haerul. Basuki menyebut WTP adalah hal biasa saja, dan hasil dari apa yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR.
"Kedua, WTP itu biasa saja, cocok itu pak. WTP itu hasil dari apa yang kita kerjakan prosesnya," terang Basuki.
Ia memberikan analogi hasil WTP dengan pembelajaran bahasa Inggris. Menurutnya tidak cukup menguasai bahasa Inggris jika hanya mempelajari TOEFL dan tanpa melalui proses belajar.
"Jadi kayak belajar Bahasa Inggris, jangan belajar TOEFL-nya untuk belajar bahasa Inggris. Ada yang TOEFL-nya 550 tapi nggak bisa ngomong bahasa Inggris," terangnya.
Ia pun bercerita sempat mendapat TOEFL 387 karena tidak belajar, sebelum melanjutkan studi ke Amerika Serikat (AS). Namun 11 bulan kemudian ia berhasil meraih TOEFL dengan skor 530.
"Saya pengen tahu berapa TOEFL saya, 387. Berarti cuma betul satu dari semua TOEFL," lanjutnya.
Meski mengapresiasi capaian Kementerian PUPR, Haerul mengingatkan permasalahan yang perlu menjadi perhatian Kementerian PUPR. Salah satunya terkait penyaluran subsidi perumahan tahun 2022 yang terindikasi tidak sepenuhnya tepat sasaran.
"Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK dan memberikan jawaban selambat-lambatnya 60 hari," pungkas Haerul. (ily/rrd)
