.webp)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Kementerian PUPR tahun 2022 di Marketplace Bendungan Sukamahi, Bogor. Bendungan ini digadang-gadang menjadi penangkal banjir Jakarta.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, BPK memang menginginkan penyerahan LHP dilakukan di luar. Basuki menyebut hal ini justru bagus, sebab masyarakat akan tahu bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah diawasi oleh BPK.
"Nah untuk PUPR ini beliau milih di bendungan. Kan tadi bercanda, nanti di jalan tol misalnya. Saya kira bagus. Supaya sebenarnya mengajak masyarakat juga, supaya masyarakat tahu pembangunan kita ini diawasi oleh BPK," kata Basuki di bendungan Sukamahi, Bogor, Selasa (8/8/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Basuki mengatakan, meski Kementerian PUPR terlihat akrab dengan BPK, namun tidak menghilangkan peran BPK sebagai auditor. BPK tetap menilai kualitas pembangunan yang dilakukan Kementerian PUPR.
"Jadi sambil ini jangan kira main-main, tapi ikut periksa ini gimana kondisinya. Pilihannya ini yang terdekat dan representatif," jelasnya.
Adapun Kementerian PUPR memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2022 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Anggota IV BPK RI Haerul Saleh menilai capaian ini sebagai hal yang biasa. Menurutnya, Kementerian/Lembaga memang harus mendapatkan opini WTP.
"BPK RI untuk kementerian PUPR memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Hal ini merupakan hal biasa saja. Iya bener, bersih memang harus," katanya.
Pada kesempatan itu ia juga memuji Kementerian PUPR yang berhasil mengelola keuangan dengan anggaran besar hingga berhasil mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Meskipun ia mengaku sempat tidak percaya akan hal tersebut.
"Kalau kemarin-kemarin saya dapat info banyak, bahwa PUPR bisa mengelola keuangan negara dengan benar, kemudian mendapatkan penghargaan terbaik dan sebagainya lah. Awalnya saya nggak percaya," jelas dia.
Namun pembangunan yang dilakukan Kementerian PUPR menjadi salah satu buktinya. Misalnya, Bendungan Sukamahi yang disebut berhasil mengendalikan banjir Jakarta.
(ily/kil)
