.webp)
Pemerintah serius untuk bisa menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD). Sekjen OECD Mathias Cormann sudah melakukan pertemuan langsung dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara sore ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mendampingi Jokowi pada pertemuan dengan OECD mengatakan Presiden Jokowi sudah menyatakan langsung minat Indonesia untuk bergabung ke OECD.
"Pak Presiden menyampaikan Indonesia ingin proses membership itu bisa berjalan cukup baik dan cepat dan juga manfaat menjadi membership itu harus diyakini karena akan memperbaiki kualitas kebijakan dan juga birokrasi di Indonesia," papar Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sri Mulyani menjabarkan Indonesia akan melalui proses keanggotaan yang panjang untuk bisa menjadi anggota OECD.
"Kita akan gunakan benchmark seperti anggota OECD yang lain, yaitu yang pertama Indonesia melakukan asesmen terhadap kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan BUMN, perpajakan, capital movement, public procurement, program antikorupsi, dan environment," terang Sri Mulyani.
Menurutnya, Sri Mulyani juga menyatakan pemerintah sudah banyak melakukan reformasi untuk kepentingan ekonomi Indonesia. Dia menilai reformasi-reformasi kebijakan itu akan membuat mudah Indonesia untuk menjadi anggota OECD.
"Jadi pada saat Indonesia akan dan ingin jadi anggota OECD, kita tidak memulai dari nol sama sekali, namun juga sudah banyak bidang reformasi yang dilakukan Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan kerangka kebijakan OECD," jelas Sri Mulyani.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan masyarakat Indonesia akan semakin sejahtera jika Indonesia bisa menjadi anggota OECD. Pasalnya pendapatan per kapita akan terus didorong meningkat dari US$ 4.580 pada 2022.
"OECD selalu menerapkan bahwa standar regulasi ataupun standar-standar yang dikembangkan itu seharusnya untuk kehidupan yang lebih baik. Jadi untuk masyarakat yang lebih baik dan tentu mendorong agar pendapatan per kapita masyarakat itu bisa meningkat," kata Airlangga di kantornya, Jakarta Pusat.
Airlangga menyebut rata-rata negara anggota OECD memiliki pendapatan per kapita di atas US$ 10.000. Indonesia, diharapkan bisa meningkat menjadi US$ 5.500 pada tahun depan dan dampak terhadap arus investasi (investment flow) bisa semakin cepat.
Saat ditanya berapa iuran yang harus dibayar Indonesia ketika menjadi anggota OECD, Airlangga belum mau membahasnya. Terpenting saat ini adalah menunggu roadmap dari OECD untuk membahas mengenai keanggotaan Indonesia.
"Itu nanti aja (masalah iuran), yang penting roadmap-nya dulu baru bayar," ucapnya.
(hal/kil)
