.webp)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat realisasi belanja pemerintah pusat sampai akhir Juli 2023 mencapai Rp 1.020,4 triliun. Dari jumlah itu, 55,1% atau Rp 562,6 triliun diklaim langsung dinikmati masyarakat.
"Dari Rp 1.020,4 triliun, Rp 562,6 triliun itu adalah belanja yang langsung diterima manfaatnya oleh rakyat," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (11/8/2023).
Realisasi belanja pemerintah pusat per Juli 2023 yang mencapai Rp 1.020,4 triliun terdiri dari belanja K/L dan belanja non K/L. Belanja K/L tercatat mencapai Rp 493 triliun dan belanja non K/L Rp 527,4 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Melalui belanja K/L, pemerintah telah memberikan kepada 9,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk mendapatkan bantuan program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp 14,9 triliun. Ada juga kartu sembako yang terealisasi Rp 22,2 triliun untuk 18,7 juta KPM.
"Sebanyak Rp 14,9 triliun ini artinya setiap triwulan kita membayar Rp 7,34 triliun dari APBN langsung kepada 9,8 juta keluarga kelompok yang paling rentan ini. Selain itu mereka juga mendapatkan sembako dengan nilai Rp 22,2 triliun. Artinya setiap bulan APBN mengeluarkan Rp 3,7 triliun untuk 18,7 juta keluarga tersebut," jelas Sri Mulyani.
Pemerintah juga telah membayar Rp 27 triliun untuk 96,7 juta jiwa masyarakat yang mendapatkan jasa kesehatan, namun tidak membayar premi melalui program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Pemerintah, kata Sri Mulyani, juga membantu petani langsung baik dalam bentuk bantuan benih, mulsa dan pupuk organik untuk 153.537 unit equivalen hektare kawasan padi, jagung, kedelai, bawang dan cabai sebesar Rp 463,7 miliar. Petani juga diberikan bantuan alat dan mesin sebesar Rp 250 miliar dalam bentuk 3.220 traktor dan 1.350 cultivator.
"Bantuan ternak Rp 62,4 miliar sejumlah 6.058 ekor. Ada juga bantuan benih ikan, kepiting, dan udang Rp 19,2 miliar sejumlah 67,1 juta ekor," bebernya.
Di bidang pendidikan, pemerintah telah memberikan manfaat langsung dalam bentuk program Indonesia pintar sebesar Rp 6,2 triliun kepada 11,07 juta siswa, program KIP kuliah sebesar Rp 6,1 triliun untuk 718,7 ribu mahasiswa, biaya operasi sekolah (BOS) di bawah Kementerian Agama sebesar Rp 7,1 triliun untuk 6,2 juta siswa, dan bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) sebesar Rp 2,3 triliun untuk 197 PTN.
Di bidang infrastruktur, pemerintah telah melakukan pembangunan/rehabilitasi untuk sarana prasarana pendidikan, jalan, jembatan, rel kereta api, bandara, pelabuhan, bendungan dan irigasi dengan anggaran Rp 73,1 triliun. Pemerintah juga memberikan bantuan untuk membangun kembali perumahan usai gempa Cianjur sebanyak 42,4 ribu rumah sebesar Rp 1,22 triliun.
Masyarakat umum juga mendapatkan dampak langsung dari APBN melalui belanja non K/L. Ini terdiri dari subsidi dan kompensasi listrik yang telah digelontorkan sebesar Rp 48,5 triliun untuk 39,2 juta pelanggan, serta subsidi dan kompensasi BBM sebesar Rp 59,7 triliun untuk 8.654,2 ribu kilo liter.
Kemudian masyarakat yang menggunakan LPG 3 kilogram (kg) menikmati subsidi yang sudah dibayarkan pemerintah sebesar Rp 37,7 triliun hingga Juli 2023 untuk 4 juta metrik ton. Ada juga program Kartu Prakerja dan bantuan untuk masyarakat berpendapatan rendah berupa subsidi perumahan dengan realisasi masing-masing Rp 2,5 triliun dan Rp 452,9 miliar.
"Ini adalah manfaat APBN langsung Rp 562,6 triliun atau lebih dari 55% total belanja pemerintah pusat itu langsung dinikmati masyarakat," tegas Sri Mulyani.
Simak Video 'Sri Mulyani Ungkap Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal II di Luar Ekspektasi':
