Produk Keramik Thailand Diduga Transhipment

Jakarta - Banjir keramik di Indonesia diindikasikan salah satunya dari kegiatan transhipment (pindah kapal) asal Thailand. Padahal yang terjadi Thailand tidak melakukan impor tapi digunakan negara lain.Pasalnya, Indonesia kini telah menerapkan safeguard dan bea masuk yang tinggi bagi produk keramik, namun kenyataannya produk impor keramik masih tetap membanjir. Keramik yang masuk ke Indonesia dikenakan safeguard Rp 1.600 per kilogram (kg), dan bea masuk (BM) tinggi sekitar 30 persen."Ternyata sekarang kok masih banjir juga, kabarnya masuk lewat Thailand dengangunakan fasilitas CEPT AFTA (Common Effective Preferential Tariffs For ASEAN Free Trade Area) bea masuk 5 persen, dengan dibekali SKA (Surat Keterangan Asal) form d, dengan itu yang harus bayar BM 20-30 persen bisa bayar bea masuk cuma 5 persen," keluh Dirjen Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan, Diah Maulida.Hal itu disampaikan Diah, saat ditemui diruang kerjanya Gedung Departemen Perdagangan, Jalan Ridwan Rais, Jakarta (2/9/2006).Mengenai hal ini, Diah mengaku, pihaknya sudah rapat dengan Bea Cukai agar perembesan impor yang tidak benar teratasi, karena SKA form d yang hanya diperuntukkan bagi negara ASEAN bisa juga dimanfaatkan negara lain.Untuk itu pemerintah meminta pengecekan SKA form d ditingkatkan. Pihak Bea Cukai juga dilatih untuk bisa mencegatnya di perbatasan dengan membekali informasi apakah benar Thailand memproduksi produk yang diimpor."Bukti belum ada, yang saya lihat memang ada kemungkinan transhipment karena di lapangan tidak ada pengecekan kebenaran SKA form d," terang Diah.Pihak pengusaha keramik Indonesia sebelumnya telah meminta adanya preshipment inspection, verifikasi bahkan pengadaan jalur merah."Namun jangan kita menambah barrier (penghalang) tapi targetnya tidak tercapai karena itu tidak efektif, kalau importir yang benar harus melewatinya itu menjadi high cost," tutur Diah. (ir/ir)