.webp)
Pegawai di Jakarta bakal diimbau bekerja dari rumah (work from home/WFH) alias kerja dari rumah untuk mengurangi polusi. Dengan banyaknya masyarakat yang bekerja di rumah, diharapkan penggunaan transportasi yang menyumbang polusi berkurang.
Rencana WFH untuk pekerja di Jakarta dilakukan terlebih dahulu di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan rencananya Pemprov DKI Jakarta memberlakukan WFH dengan kombinasi 50-50% atau 40-60%.
"Kami membahas WFH untuk mengurangi transportasi yang digunakan oleh PNS DKI Jakarta, WFH itu 50-50% atau 40-60%. Ini untuk kurangi kegiatan hari-hari di Pemda DKI, tadi kami minta juga kementerian lain bisa lakukan bersama WFH ini," kata Heru Budi usai rapat terbatas di Kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (14/8/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menjelaskan kemungkinan yang akan banyak melakukan WFH adalah pegawai-pegawai yang tak banyak melakukan sentuhan dengan masyarakat.
"Pegawai itu yang bersentuhan masyarakat tentunya ke kantor. Kalau tidak pelayanan, misalnya perencanaan lain-lain mungkin work from home, ya kalau kami sudah atur. Mudah-mudahan K/L lain juga bisa melakukan hal itu," sebut Heru Budi.
Heru Budi mengatakan rencananya mekanismenya kerja WFH dilakukan secepatnya, paling lambat September. "Sebentar lagi sedang dihitung berapa persentasenya setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) mudah-mudahan paling lambat September ini saya bisa langsung jalanin," kata Heru Budi.
Pegawai Swasta Juga WFH?
Untuk pegawai swasta di Jakarta, Heru Budi mengatakan pihaknya cuma bisa mengimbau perusahaan untuk ikut menerapkan WFH juga kepada pekerjanya. Dirinya berharap ada aturan yang ketat soal WFH ini yang diterbitkan pemerintah pusat.
"Kalau untuk swasta saya tidak bisa menetapkan tapi hanya mengimbau," ungkap Heru Budi.
"Mudah-mudahan swasta dari tingkat pusat bisa menetapkan itu juga ya, kaya COVID aja," ujarnya lagi.
Komunikasi dengan pengusaha diakui Heru Budi sudah dilakukan. Pertemuan sudah dilakukan dan pihaknya juga mengimbau pengusaha swasta menerapkan WFH 50-50% kepada pekerjanya.
Menurutnya, beberapa pengusaha ada yang mau menerapkan WFH ke pekerjanya, bahkan sudah ada yang menerapkan hal itu saat ini. Namun, beberapa sektor usaha yang tidak memungkinkan WFH menolak kebijakan tersebut.
"Sebagian sih malah katanya sudah ada yang jalan, cuma sebagian karena bentuk usahanya yang nggak bisa. Karena imbauan ya silakan kembali ke mereka," ujar Heru Budi.
Simak Video 'Usulan Pemprov DKI untuk Kurangi Polusi: Sejumlah ASN WFH-Green Building':
