.webp)
Muncul Opsi WFH
Melihat biang kerok polusi adalah penggunaan kendaraan, pemerintah pun memunculkan opsi bekerja dari rumah alias work from home/WFH bagi pegawai-pegawai di Jakarta. Setidaknya untuk tahap pertama, opsi ini bakal dilakukan oleh pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan rencananya Pemprov DKI Jakarta memberlakukan WFH dengan kombinasi 50-50% atau 40-60%.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami membahas WFH untuk mengurangi transportasi yang digunakan oleh PNS DKI Jakarta, WFH itu 50-50% atau 40-60%. Ini untuk kurangi kegiatan hari-hari di Pemda DKI, tadi kami minta juga kementerian lain bisa lakukan bersama WFH ini," kata Heru Budi yang juga ditemui usai rapat terbatas.
Dia menjelaskan kemungkinan yang akan banyak melakukan WFH adalah pegawai-pegawai yang tak banyak melakukan sentuhan dengan masyarakat. Heru Budi mengatakan rencananya mekanisme kerja WFH bagi pegawai Pemprov DKI Jakarta akan dilakukan secepatnya, paling lambat September.
"Sebentar lagi sedang dihitung berapa persentasenya setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) mudah-mudahan paling lambat September ini saya bisa langsung jalanin," kata Heru Budi.
Untuk pegawai swasta di Jakarta, Heru Budi mengatakan pihaknya cuma bisa mengimbau perusahaan untuk ikut menerapkan WFH juga kepada pekerjanya. Dirinya berharap ada aturan yang ketat soal WFH ini yang diterbitkan pemerintah pusat.
"Kalau untuk swasta saya tidak bisa menetapkan tapi hanya mengimbau," ungkap Heru Budi.
"Mudah-mudahan swasta dari tingkat pusat bisa menetapkan itu juga ya, kaya COVID aja," ujarnya lagi.
Komunikasi dengan pengusaha diakui Heru Budi sudah dilakukan. Pertemuan sudah dilakukan dan pihaknya juga mengimbau pengusaha swasta menerapkan WFH 50-50% kepada pekerjanya.
Menurutnya, beberapa pengusaha ada yang mau menerapkan WFH ke pekerjanya, bahkan sudah ada yang menerapkan hal itu saat ini. Namun, beberapa sektor usaha yang tidak memungkinkan WFH menolak kebijakan tersebut.
(hal/ara)
