24,5 Juta Kendaraan Biang Kerok Polusi Jakarta, Muncul Opsi WFH buat Pegawai

24,5 Juta Kendaraan Biang Kerok Polusi Jakarta, Muncul Opsi WFH buat Pegawai

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Selasa, 15 Agu 2023 06:00 WIB
engendara menembus kemacetan di kawasan Pancoran, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (14/8/2023). Menurut Dewan Proper KLHK Agus Pambagio, situasi udara Ibu Kota itu sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, masuk dalam kondisi paling buruk di dunia.
Ilustrasi Kemacetan/Foto: Ari Saputra
Jakarta -

Biang kerok utama polusi udara di Jakarta akhirnya terungkap. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan biang kerok polusi adalah penggunaan kendaraan yang membludak. Kendaraan ini menciptakan emisi gas pembuangan yang sangat besar.

Setidaknya ada 24,5 juta kendaraan bermotor yang mengeluarkan sisa hasil pembakarannya di Jakarta. Dari jumlah itu, 19,2 juta di antaranya merupakan kendaraan roda dua.

"Penyebab utama pencemaran kualitas udaranya adalah kendaraan, karena dalam catatan kita per 2022 itu ada 24,5 juta kendaraan bermotor, dan 19,2 juta lebih itu sepeda motor," beber Siti usai melakukan rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (14/8/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Siti juga mengatakan ada kemungkinan polusi juga terjadi karena di sekitar Jakarta banyak wilayah industri. Untuk urusan ini pihaknya dan kementerian terkait mendapatkan tugas untuk membuat standardisasi cerobong asap untuk industri.

"Kita akan melakukan regulasi terkait dengan industri. Jadi, saya udah mencatat di sini standar-standar yang harus dikeluarkan untuk cerobong industri. Lebih spesifik lagi di Jabodebek diminta untuk ditetapkan standar untuk cerobong," pungkas Siti.

ADVERTISEMENT

Dia juga menolak anggapan soal polusi udara terjadi karena PLTU yang ada di sekitar Jakarta. Menurut Siti, pihaknya sudah melakukan studi menggunakan data satelit sentinel troposperik selama 27 Juli hingga 9 Agustus 2023, hasil pembuangan PLTU tidak mengarah ke Jakarta. Melainkan ke arah Selat Sunda. Khususnya hasil pembuangan PLTU Suralaya yang letaknya dekat dengan Jakarta, atau tepatnya di Cilegon, Banten.

"Sebelumnya, pada tahun 2019 ketika heboh-heboh ini juga ada kami juga lakukan studi. Sama hasilnya, konfirmasi studinya PLN dengan KLHK bahwa dugaan polusi udara karena PLTU Suralaya itu kurang tepat. Sebab hasil analisis uapnya itu pencemarannya dia bergeraknya tidak ke arah Jakarta," papar Siti.

"Semua bergerak ke arah Selat Sunda ditopang oleh arah angin yang menurut data BMKG," sebutnya.

Simak Video 'Wamenkes Bicara soal Kualitas Udara yang Buruk di Jabodetabek':

[Gambas:Video 20detik]



Ada rencana WFH. Cek halaman berikutnya.

Muncul Opsi WFH

Melihat biang kerok polusi adalah penggunaan kendaraan, pemerintah pun memunculkan opsi bekerja dari rumah alias work from home/WFH bagi pegawai-pegawai di Jakarta. Setidaknya untuk tahap pertama, opsi ini bakal dilakukan oleh pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan rencananya Pemprov DKI Jakarta memberlakukan WFH dengan kombinasi 50-50% atau 40-60%.

"Kami membahas WFH untuk mengurangi transportasi yang digunakan oleh PNS DKI Jakarta, WFH itu 50-50% atau 40-60%. Ini untuk kurangi kegiatan hari-hari di Pemda DKI, tadi kami minta juga kementerian lain bisa lakukan bersama WFH ini," kata Heru Budi yang juga ditemui usai rapat terbatas.

Dia menjelaskan kemungkinan yang akan banyak melakukan WFH adalah pegawai-pegawai yang tak banyak melakukan sentuhan dengan masyarakat. Heru Budi mengatakan rencananya mekanisme kerja WFH bagi pegawai Pemprov DKI Jakarta akan dilakukan secepatnya, paling lambat September.

"Sebentar lagi sedang dihitung berapa persentasenya setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) mudah-mudahan paling lambat September ini saya bisa langsung jalanin," kata Heru Budi.

Untuk pegawai swasta di Jakarta, Heru Budi mengatakan pihaknya cuma bisa mengimbau perusahaan untuk ikut menerapkan WFH juga kepada pekerjanya. Dirinya berharap ada aturan yang ketat soal WFH ini yang diterbitkan pemerintah pusat.

"Kalau untuk swasta saya tidak bisa menetapkan tapi hanya mengimbau," ungkap Heru Budi.

"Mudah-mudahan swasta dari tingkat pusat bisa menetapkan itu juga ya, kaya COVID aja," ujarnya lagi.

Komunikasi dengan pengusaha diakui Heru Budi sudah dilakukan. Pertemuan sudah dilakukan dan pihaknya juga mengimbau pengusaha swasta menerapkan WFH 50-50% kepada pekerjanya.

Menurutnya, beberapa pengusaha ada yang mau menerapkan WFH ke pekerjanya, bahkan sudah ada yang menerapkan hal itu saat ini. Namun, beberapa sektor usaha yang tidak memungkinkan WFH menolak kebijakan tersebut.


Hide Ads