Presiden Joko Widodo (Jokowi) memamerkan jumlah anggaran perlindungan sosial selama menjabat sebagai pimpinan negara. Menurutnya, pemerintah telah menganggarkan Rp 3.212 triliun dari 2015 hingga 2023.
Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia. Hal itu diungkapkan Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR DPR di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/8/2023).
"Kami menyiapkan anggaran perlindungan sosial total sebesar Rp 3.212 T dari tahun 2015-2023," ungkap Jokowi.
Anggaran tersebut terdiri dari berbagai program, mulai dari Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), KIP Kuliah, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga Kartu Sembako.
Serta perlindungan kepada lansia, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, serta re-skilling dan up-skilling tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja dan Program Kartu Pra-Kerja.
Dia juga memamerkan pemerintah telah berhasil menurunkan angka stunting menjadi 21,6% di 2022, menaikkan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72,9 di 2022, menaikkan Indeks Pemberdayaan Gender menjadi 76,5 di 2022.
Di saat yang sama Jokowi mengatakan pemerintah mempersiapkan masyarakat mendapat lapangan kerja untuk bisa menghasilkan produktivitas nasional.
"Jadi, kita juga harus kembangan sektor ekonomi baru yang membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, yang memberikan nilai tambah sebesar-besarnya," ungkap Jokowi.
Simak juga Video: Momen Kedatangan JK Disambut Firli-Surya Paloh di Rapat Tahunan MPR
(hal/ara)