.webp)
Pemerintah akan menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH) untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta. Langkah ini sebagai upaya untuk memangkas polusi. Lalu, bagaimana dengan swasta, apakah juga akan menerapkan WFH?
Merespons hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengatakan, pihaknya memahami perhatian pemerintah dan masyarakat terkait polusi udara. Pelaku usaha pun juga ingin menciptakan kualitas udara yang lebih baik.
Namun, dia mengatakan, perlu sebuah solusi yang holistik dan berkelanjutan untuk mengatasi polusi udara di Jakarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami melihat kebijakan himbauan WFH ini lebih sebagai kebijakan reaktif yang bersifat temporer, tidak sustainable maupun bisa tuntas menyelesaikan masalah kualitas udara Jakarta," jelasnya kepada detikcom, Minggu (20/8/2023).
Ada sejumlah alasan. Pertama, pihaknya tak tahu seberapa besar polusi yang disebabkan oleh penggunaan kendaraan dan penyebab lain seperti polusi dari pembakaran sampah masyarakat, dari kegiatan usaha, atau sumber/isu lain seperti kondisi kemarau panjang atau hujan yang jarang terjadi beberapa bulan terakhir.
Kedua, dari aspek polusi penggunaan kendaraan bermotor pun juga perlu ditelisik apakah betul kendaraan-kendaraan yang ada di jalan saat ini sudah layak dari segi uji emisi. "Kalau tidak layak, ya sebaiknya dibuat aturan terkait emisi kendaraan & ditingkatkan disiplin kepatuhannya di masyarakat," katanya.
Ketiga, kata dia, yang perlu diperhatikan ialah tidak semua pekerja atau semua sektor usaha bisa menerapkan WFH dan tidak mengalami penurunan produktivitas. Dia mencontohkan, pekerja-pekerja pabrik atau pekerja di pasar/sektor ritel konvensional perlu ada di lokasi usaha untuk menciptakan produktivitas.
"Pekerja-pekerja seperti ini tidak memiliki produktivitas kalau WFH atau bila dipaksakan akan memiliki efek yang sama bagi mereka dengan PHK," tambahnya.
Menurutnya, meskipun Jakarta bisa dikatakan kota yang memiliki sektor jasa yang dominan terhadap struktur penerimaan pertumbuhan ekonomi daerah, memiliki tingkat konektivitas digital yang tinggi dan lebih memungkinkan untuk menciptakan kondisi kerja hybrid, kenyataannya produktivitas usaha tetap bisa terganggu bila pekerja atau perusahaan dipaksakan untuk mengadopsi metode kerja hybrid atau WFH.
Pihaknya menyarankan pemerintah terlebih dahulu membuat kajian sumber polusi utama, rancangan regulasi yang secara komprehensif menargetkan penurunan polusi berdasarkan studi tersebut, beserta dengan dampak ekonomi dan dampak regulasinya.
"Ini kami rasa paling prudent & paling sustainable dalam jangka menengah-panjang. Ini perlu diinisiasi & dilakukan segera sehingga polusi udara yg ada saat ini tidak berulang atau berkurang secara signifikan tingkat keparahannya di kemudian hari sambil kita mencari cara untuk memitigasi polusi dalam jangka pendek," jelasnya.
Secara paralel jangka pendek, Shinta mengusulkan agar pemerintah lebih fokus pada pembenahan disiplin/enforcement atas regulasi pengendalian polusi yang sudah ada. Sebutnya, kebijakan uji emisi, larangan pembakaran sampah, kebijakan insentif penggunaan kendaraan umum & kendaraan listrik, stimulus bagi pelaku usaha untuk mengurangi emisi via kebijakan insentif untuk mengganti mesin produksi agar menjadi lebih ramah lingkungan, kebijakan pasar karbon & pajak karbon, dan lainnya.
Untuk diketahui, dalam rapat terbatas pada Senin (14/8) lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti kualitas udara yang buruk di Jabodetabek. Jokowi menyebut, ada sejumlah faktor yang membuat kondisi itu terjadi. Sebutnya, kemarau panjang, pembuangan emisi transportasi dan industri terutama yang memakai batu bara.
Jokowi lalu menyampaikan sejumlah catatan yang perlu diperhatikan kementerian dan lembaga terkait dalam mengatasi polusi di Jabodetabek. Dalam jangka pendek, salah satunya harus berani mendorong banyak kantor melakukan hybrid working.
"Jika diperlukan kita harus berani mendorong untuk banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home, mungkin saya nggak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini apakah 7-5, 2-5 atau angka yang lain," katanya.
Terkait itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebut masih mendiskusikan hybrid working untuk pekerja kantoran. Ida mengatakan masalah polusi udara yang buruk memang harus diatasi bersama. Salah satu caranya adalah dengan mengurangi mobilitas kendaraan yang salah satunya disumbang dari pekerja.
"Kita belum sampai pada apakah mengimbau dalam bentuk surat, tapi itu menjadi wacana yang terus kita diskusikan. Tapi harus dicarikan jalan keluar memang, jalan keluar bagaimana polusi ini tidak semakin buruk," katanya usai sidang tahunan MPR/DPR/DPD RI tahun 2023, di Senayan, Rabu (16/8).
Sementara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar semua kementerian menerapkan WFH dalam rapat koordinasi Jumat (18/8) lalu. Salah satu poin rapat itu disampaikan Pj Gubernur DKI Jakarta Heri Budi Hartono.
Heri Budi mengatakan Luhut meminta agar semua kementerian dan lembaga yang berkantor di Jakarta menerapkan WFH kepada pegawainya. Pihaknya sendiri mengatakan akan menginisiasi permintaan Luhut soal pegawai yang WFH.
"Lantas, tadi pak menteri sarankan work from home, intinya semua kementerian (diminta WFH). Kalau Pemda DKI sudah menerapkan," ungkap Heru Budi di Kantor Luhut.
Heru Budi mengatakan pihaknya kemungkinan akan menerapkan WFH kepada pegawai yang tidak bersinggungan langsung dengan masyarakat. Namun, beberapa sektor disebut Heru Budi tidak melakukan aktivitas jarak jauh. Misalnya saja sektor kesehatan dan pendidikan.
"Yang WFH yang tidak bersinggungan dengan masyarakat. RS, sekolah itu tidak. Pembelajaran jarak jauh juga tidak," ungkap Heru Budi.
(acd/rrd)
