Banggar DPR Dorong RI Jadi Anggota BRICS, Apa Untungnya?

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mendorong Indonesia bergabung ke blok ekonomi Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan (BRICS). Keikutsertaan Indonesia dalam keanggotaan aliansi negara berkembang tersebut diklaim akan memberikan sejumlah manfaat.

"Kita berharap Indonesia segera bisa masuk keanggotaan BRICS, meskipun Presiden Jokowi menyatakan masih akan mengkaji keanggotaannya di BRICS," kata Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dalam rapat kerja dengan pemerintah, Selasa (29/8/2023).

Said menyebut kepentingan Indonesia masuk BRICS untuk membuat ekonomi dunia lebih adil dan tumbuh berkelanjutan. Terkhusus menopang kebijakan Indonesia yang aktif mengembangkan hilirisasi dan mengembangkan local currency settlement (LCT).

"Semangat BRICS harus menjadi harapan baru Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS, dan mengembangkan investasi, memberikan fasilitas pendanaan pembangunan yang murah, serta pasar ekspor baru," beber Said.

Said mewanti-wanti pemerintah agar mewaspadai perlambatan ekonomi yang terjadi di China, Jepang dan Amerika Serikat (AS) karena ketiganya adalah mitra dagang strategis. Bergabungnya Indonesia ke BRICS diharapkan mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap negara-negara maju tersebut.

"Kita harus mewaspadai tiga raksasa ekonomi dunia. Bank Dunia menilai Tiongkok, Jepang dan AS perekonomiannya pada tahun depan masih akan melambat," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, perlambatan ekonomi China berpangkal dari persoalan keuangan pada sektor real estate sejak kasus Evergrande mencuat. Sementara pelambatan ekonomi AS imbas dari tingginya suku bunga, membuat tingkat konsumsi dan investasi melambat.

Terkait kemungkinan Indonesia menjadi anggota BRICS, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengatakan akan mengkajinya terlebih dahulu. Jokowi tidak ingin keputusan ini diambil secara tergesa-gesa.

"Untuk menjadi anggota baru dari BRICS, suatu negara harus menyampaikan surat expression of interest. Semua harus menyampaikan surat itu dan sampai saat ini memang Indonesia belum menyampaikan surat tersebut," kata Jokowi dalam keterangan pers yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (24/8).