.webp)
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengusulkan agar Kementerian/Lembaga (K/L) yang menghasilkan kenaikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diberi insentif.
"Saya memberikan saran, kita melihat perlu ada mungkin insentif bagi kementerian yang PNBP-nya naik," kata Andi Akmal dalam rapat kerja dengan pemerintah, Selasa (29/8/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Andi Akmal yang juga merupakan Anggota Komisi IV dari Fraksi PKS melihat bahwa selama 10 tahun terakhir ini terjadi penurunan tajam anggaran pada mitra kerjanya yakni Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
"Padahal ini berhubungan dengan ketahanan panganan kita. Kementan itu dari 2014 sekarang turun sampai 50% bayangkan, Rp 32 triliun dulu, sekarang tinggal Rp 14 triliun," beber Andi Akmal.
Baca juga: Mengenal PNBP, Jenis, dan Klasifikasinya |
"KKP dari Rp 12 triliun sekarang tinggal Rp 6 triliun. KLHK Rp 10 triliun sekarang tinggal Rp 8 triliun," tambahnya.
Penurunan anggaran itu terjadi saat kinerja PNBP-nya justru membaik. "Ini kenaikannya lumayan. Kalau KLHK kontribusinya Rp 5 triliun lebih malah, KKP bahkan sudah di atas Rp 1,5 triliun," ucapnya.
Oleh karena itu diusulkan agar K/L semacam itu diberi insentif untuk pagu anggarannya ke depan. Apalagi K/L tersebut memiliki fokus anggaran kepada masyarakat kecil dan daerah.
Saat dimintai tanggapannya terkait usulan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku akan melihat dan mengkajinya terlebih dahulu. Pasalnya usulan itu juga baru disampaikan.
"Nanti kita lihat," kata Sri Mulyani singkat.
(aid/kil)
