.webp)
Masalah kelangkaan pupuk subsidi jadi sorotan Komisi IV DPR. Anggota Komisi IV Fraksi PKS Slamet menilai, untuk mengatasi kelangkaan maka kebutuhan anggaran subsidi pupuk harus dipenuhi.
Slamet menilai, anggaran subsidi pupuk sekitar Rp 26 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 tidak cukup. Sebab, kebutuhan subsidi mencapai Rp 70 triliun.
"Sehingga dalam forum yang terhormat ini saya juga sampaikan kalau bicara tentang produktivitas keberpihakan petani mohon kepada Pak Presiden melalui nanti Pak Menteri disampaikan ya subsidi pupuk ini harus dipenuhi 100% tidak ada kata lain," katanya di Komisi IV Jakarta, Rabu (30/8/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau Bu Ketua menyinggung ada kekurangan di lapangan memang bukan kurang, memang duitnya yang dikasih cuma Rp 24 triliun dari Rp 70 triliun yang dihitung dari seluruh kebutuhan petani kita," sambungnya.
Sementara, dia menerangkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, anggaran untuk ketahanan pangan dialokasikan sekitar Rp 108 triliun pada tahun depan. Dari anggaran tersebut, kata dia, sebanyak Rp 14 triliun untuk Kementerian Pertanian, sekitar Rp 0,4 triliun untuk Badan Pangan Nasional, dan sekitar Rp 26 triliun untuk subsidi pupuk pada tahun 2024.
Menurutnya, untuk mengatasi kelangkaan pupuk maka kebutuhan anggaran untuk subsidi mesti dipenuhi.
"Harusnya Rp 108 koma sekian triliun itu dialokasikan menambah subsidi pupuk petani kita sebanyak Rp 70 triliun dipenuhi," katanya.
Kelangkaan pupuk subsidi ini juga Ketua Komisi IV DPR RI Sudin. Dia mengatakan, persoalan pupuk ini kerap ditanyakan masyarakat ketika pemerintah hingga DPR saat turun ke lapangan.
"Kita semua tahu dari presiden sampai seluruh jajaran termasuk anggota DPR, DPRD Kotamadya, DPRD provinsi setiap turun ke bawah pasti ditanyakan masalah pupuk, kelangkaan pupuk," kata Sudin.
(acd/das)
