Anggota Komisi VI DPR Intan Fauzi mendorong pembentukan Panitia Kerja (Panja) BUMN Karya. Langkah ini dilakukan menyusul mencuatnya beberapa kasus dugaan korupsi di BUMN Karya.
Intan menilai, pembentukan panja ini sangat penting guna mengurai pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Menurutnya, panja BUMN Karya menjadi sebuah kebutuhan karena BUMN Karya memikul tanggung jawab besar dalam membangun infrastruktur dari Sabang sampai Merauke.
"Pendanaannya juga sangat besar, karena itu harus diawasi betul agar cita-cita Presiden Jokowi dalam mengkoneksikan antar daerah melalui infrastruktur tidak disalahgunakan," kata Intan dalam keterangan tertulis, Selasa (12/9/2023).
Intan mengungkapkan, Komisi VI DPR RI telah menerima pengaduan dari masyarakat, salah satunya dari kontraktor yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Korban BUMN Istaka Karya pada 13 Juni 2023 lalu. Mereka mengadukan bagaimana piutang belum dibayar oleh BUMN selama 10 tahun lebih.
Panja juga diharapkan dapat memperbaiki tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG) di BUMN Karya. Dalam hal ini ada transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, mandiri, dan kewajaran dalam perusahaan.
"Panja BUMN Karya bagian dari tugas dan fungsi DPR dalam melakukan pengawasan terhadap kerja-kerja pemerintah. Muaranya sama, semuanya untuk kesejahteraan rakyat tanpa kecuali," tegasnya.
Intan juga turut menyinggung kesepakatan pemerintah dengan DPR RI untuk menambah suntikan modal BUMN Karya melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.
"Pada prinsipnya kita mendukung program pembangunan infrastruktur yang tengah digenjot pemerintah yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya harus diawasi bersama. Apalagi akan penambahan PMN bagi BUMN Karya," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mendorong agar Komisi VI DPR RI turut menangani persoalan di BUMN Karya. Dalam rapat dengan Komisi VI baru-baru ini, Erick menyatakan pihaknya tengah melakukan restrukturisasi BUMN Karya. Dia menjamin, prosesnya akan selesai pada dua hingga tiga tahun ke depan.
Sebagai salah satu langkah konkret, Erick mengubah skema pemberian dana. Pemerintah akan langsung mengalirkan dana ke vendor bukan ke BUMN Karya. Langkah itu diambil agar vendor yang belum dibayar mendapatkan haknya.
"Kalau ada korupsi vendor, ya kita penjarakan para pimpinan BUMN itu," tegas Erick.
Lihat juga Video: Beres-beres 'Borok' BUMN Karya
(shc/ara)