.webp)
Komisi VI DPR RI berencana membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas BUMN bermasalah soal penagihan. Hal itu disampaikan Ketua Komisi VI Faisol Riza dalam rapat kerja antara Komisi VI dengan Menteri BUMN Erick Thohir.
Faisol mulanya meluruskan wacana yang mengemuka terkait pembentukan panitia khusus (pansus) BUMN karya bermasalah.
"Saya hanya ingin Pak Menteri meluruskan biar ada korelasinya tugas-tugas yang kita laksanakan di Komisi VI memang kita sebaiknya bahas di panja," katanya di Komisi VI Jakarta, Kamis (14/9/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan, kemungkinan panja ini bukan hanya mencakup BUMN karya yang bermasalah. Sebab, banyak kontraktor dan subkontraktor di BUMN lain yang mengalami masalah penagihan.
"Ini saja Pak Menteri supaya kita juga sampaikan bahwa kemungkinan kita juga akan membentuk panja BUMN yang bermasalah soal penagihan," ujarnya.
Merespons hal tersebut, Erick mengatakan, jika memang yang ingin ia sampaikan ialah terkait panja. Ia tak ingin vendor-vendor yang sudah memberikan tagihan hingga tahunan tidak terlayani.
Meski begitu, ia ingin memastikan verifikasi terhadap vendor itu juga harus dilakukan.
"Mohon maaf, memang yang memang saya maksudkan waktu itu sesuai pembicaraan kita di sini yaitu mengenai panja sebenarnya, di mana kita bersepakat jangan sampai kita tidak melayani para vendor yang sudah menagih tahunan, tetapi juga kita harus verifikasi dengan baik mana vendor memang murni, memang sah atau yang memang...jangan sampai catatannya tidak bersih artinya surat menyuratnya tidak lengkap," paparnya.
Menurut Erick, BUMN bermasalah tersebut menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya direksi saat ini tapi juga direksi sebelumnya.
"Saya sendiri mengalami datang ke kantor, saya coba layani. Tapi tentu kalau kita panjakan bersama, biar ini juga menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya direksi hari ini, tapi direksi yang sebelumnya," katanya.
(acd/rrd)
