.webp)
Ombudsman RI memberikan sejumlah catatan terhadap upaya pemerintah meredam harga beras. Salah satunya terkait operasi pasar ke Pasar Induk Cipinang.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan, Badan Pangan Nasional melalui Perum Bulog melakukan operasi pasar ke Pasar Induk Cipinang dengan harga Rp 10.385 per kg, dan ke pasar turunannya hingga ke konsumen Rp 10.900 per kg. Menurutnya, langkah ini merupakan langkah yang terlambat.
"Telat, baru kemarin setelah diomongkan sama Pak Jokowi. Waktu itu Pak Jokowi kemarin bilang bahwa segera gelontorkan ke Pasar Induk Cipinang berapapun permintaan Cipinang harus dipenuhi," katanya di Ombudsman RI, Jakarta, Senin (18/9/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pihaknya pun memberikan catatan di mana harga perlu dipastikan wajar baik di tingkat produsen, pedagang dan konsumen. Dia mengatakan, jika beras masuk ke Pasar Cipinang seharga Rp 10.385 dan dilepas ke konsumen Rp 10.900 per kg maka ada selisih harga.
Ia pun mempertanyakan, kenapa beras itu tidak langsung dilepas ke masyarakat.
"Pertanyaan saya kenapa harus melalui ke Cipinang kalau begitu, kenapa nggak langsung ke masyarakat Rp 10.385, apa nggak bisa Bulog melakukan begitu? Kan sudah jelas. Kalau di Cipinang ada kepastian nggak bisa langsung terserap, jangan-jangan masih ada jeda waktu," terangnya.
Selain itu, ia juga menyoroti rencana pemenuhan pasokan beras. Dia mengatakan, Perum Bulog saat ini memiliki beras cadangan pemerintah (CBP) 1,6 juta ton dan tengah menunggu kedatangan beras hasil impor 400 ribu ton.
"Catatan Ombudsman, jumlah pasokan tersebut belum dapat dipastikan bisa mencukupi untuk mengantisipasi kebutuhan konsumsi dalam negeri hingga awal tahun nanti, selain itu kondisi El Nino yang masih terus melanda," katanya.
(acd/rrd)
