.webp)
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 disebut masih membutuhkan inovasi atau pembaruan. Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai saat ini masih adanya program-program sama dari RAPBN sebelumnya.
"Saya tidak melihat detail dari APBN itu belum memunculkan optimis, memunculkan strategi transformasi struktural. Itu bisa terjadi karena saya melihat beberapa angkanya masih sama programnya masih sama," ujarnya dalam acara mini talkshow detikfinance Bedah APBN 2024 di Beranda Kitchen, Jakarta Selatan, Rabu (20/9/2023).
Dia menjelaskan perlunya ada pembaruan di beberapa kebijakan, seperti kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan sektoral. Hal ini diperlukan untuk mendorong semua pelaku ekonomi menjadi lebih produktif dan menghasilkan output yang lebih besar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sekarang kita lihat di kebijakan fiskal sejauh mana menjadi insentif untuk dia mengubah menjadi berproduksi, menjadi lebih baik. Lebih tepat sasaran belanjanya menjadi lebih produktif lebih efektif. Ini kalau saya lihat pos-posnya masih saya lihat masih banyak yg sama sifatnya," jelasnya.
Dia juga menyebut APBN masih tersedia kebijakan yang sifatnya populis. Misalnya, Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menurutnya, KUR salah satu program pemerintah yang tidak ada manfaatnya dan memboroskan anggaran.
"Karena sasaran dari KUR ini kan meningkat akses dari UMKM. Tapi, setelah KUR tumbuh terus jumlahnya ratusan triliun apakah UMKM sudah naik kelas? Apakah akses UMKM ke perbankan jadi lebih baik? Kan tidak," tambahnya
Lebih lanjut lagi, dia menyarankan untuk menghentikan program tersebut. Pasalnya, seiring dengan kenaikan KUR penyaluran kredit pada UMKM tidak berubah dan masih sulit.
"Tidak mengalami perbaikan artinya angka tiga ratusan triliun itu nggak banyak manfaatnya. Kalau ada satu contoh, ada contoh-contoh lainnya di APBN kita. Sangat disayangkan," katanya.
