Partai Republik dengan tegas menolak usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) pendanaan pemerintah pada sidang Dewan Perwakilan Rakyat AS. Akibatnya sejumlah instansi negara terancam tutup hingga penunggakan gaji PNS federal Negeri Paman Sam itu.
Melansir dari Reuters, Sabtu (30/9/2023), RUU tersebut sejatinya berisikan rancangan untuk membiayai sementara sejumlah kegiatan pemerintahan federal Amerika Serikat (AS) yang saat ini tengah kekurangan dana.
Padahal bila rencana tersebut disahkan, AS dapat mengucurkan sejumlah dana untuk membantu proses pemerintahan selama 30 hari hingga berakhir pada 17 November 2023. RUU itu juga berisikan rencana pemerintah untuk memangkas pengeluaran dan membatasi imigrasi guna menekan biaya pemerintahan.
Sayangnya dalam pemungutan suara yang dilakukan pada Jumat (29/9) kemarin, DPR belum bisa menyetujui rancangan itu dengan hasil 232 berbanding 198.
Dikatakan hal ini dapat membuat sejumlah instansi pemerintah seperti pengelola taman nasional dan sejumlah lembaga penelitian di AS tutup. Selain itu pembatalan RUU ini juga bisa membuat gaji 4 juta PNS federal terkendala hingga mengganggu instansi pemerintah lainnya.
Sementara itu Menteri Keuangan AS Janet Yellen ikut mengatakan pada bahwa dampak dari penutupan sejumlah instansi pemerintahan ini dapat merusak kemajuan ekonomi AS. Selain itu kondisi ini bisa menunda program-program untuk usaha kecil dan anak-anak serta dapat menunda perbaikan infrastruktur besar-besaran.
Penutupan ini akan menjadi yang keempat kalinya dalam satu dekade terakhir dan hanya empat bulan setelah AS mengalami kebuntuan yang membuat pemerintah federal mengalami gagal bayar (default) atas utangnya sebesar US$ 31 triliun.
Risiko yang berulang kali terjadi telah meningkatkan kekhawatiran di Wall Street, di mana lembaga pemeringkat Moody's telah memperingatkan hal ini dapat merusak kelayakan kredit AS.
(eds/eds)