.webp)
TikTok tengah menjadi sorotan usai TikTok Shop dilarang pemerintah. Namun, Indonesia tidak melarang TikTok, melainkan mewajibkan pemisahan antara media sosial dengan e-commerce.
Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 tahun 2023. Inti aturan adalah, media sosial dan e-commerce wajib dipisah. Aktivitas e-commerce harus terdaftar dan berizin menurut Permendag 31 tahun 2023.
Di sisi lain, ada 17 negara justru melarang TikTok dengan alasan keamanan. Banyak negara khawatir TikTok dimanfaatkan oleh China untuk mengumpulkan data secara ilegal. Motifnya mengarah pada tujuan politik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami tidak memiliki bukti adanya senjata api. Namun kami tahu bahwa jika (Pemerintah China) meminta data apa pun kepada TikTok, mereka akan terpaksa memberikannya dan kami juga mungkin tidak akan tahu apakah mereka menyediakannya," kata Sarah Bauerele Danzman, seorang profesor di Universitas Indiana kepada ABC News, dikutip dari Verdict, Sabtu (30/9/2023).
Berikut daftar 17 negara yang melarang penggunaan TikTok:
1. Australia
Pemerintah Australia melarang penggunaan TikTok di ponsel milik pemerintahan. Mark Dreyfus, Jaksa Agung Australia, mengumumkan aturan tersebut sudah disahkan pada 4 April 2023.
Larangan tersebut muncul imbas TikTok yang dianggap beresiko bagi keamanan privasi. Meskipun, Lee Hunter, manajer umum TikTok untuk Australia dan Selandia Baru, menyatakan tidak ada bukti yang menunjukkan TikTok menimbulkan masalah keamanan bagi warga Australia.
"Jutaan pengguna kami di Australia berhak mendapatkan kebijakan pemerintah yang berlandaskan pada fakta dan memperlakukan semua bisnis dengan adil," kata Hunter dalam sebuah pernyataan.
2. Selandia Baru
Selandia Baru mengumumkan larangan penggunaan TikTok di semua perangkat parlemennya pada 17 Maret 2023. Pengumuman ini dikirim melalui email dari badan parlemen,
Keputusan untuk memblokir aplikasi TikTok dibuat berdasarkan analisis kami sendiri dan setelah diskusi dengan rekan-rekan kami di pemerintahan dan internasional," bunyi pernyataan tersebut.
3. Uni Eropa
uni Eropa menerapkan larangan sementara penggunaan TikTok bagi pegawainya sejak 23 Februari lalu. Keamanan siber menjadi salah satu alasannya.
"Untuk meningkatkan keamanan siber, Dewan Pengurus Korporat Komisi memutuskan untuk menangguhkan penggunaan aplikasi TikTok pada perangkat korporatnya dan pada perangkat pribadi yang terdaftar dalam layanan perangkat seluler Komisi," kata Komisi saat itu.
Tak lama setelah itu, Parlemen Eropa mengumumkan akan memblokir TikTok dari semua telepon seluler yang dikeluarkan pemerintah pada tanggal 28 Februari. Hal ini menyebabkan gelombang pelarangan di seluruh Eropa dan diikuti oleh negara-negara lain.
4. Inggris
Inggris juga melarang penggunaan TikTok di seluruh perangkat elektronik pemerintah pada 16 Maret 2023. Aplikasi asal China tersebut dikhawatirkan dipakai sebagai menjadi alat untuk memata-matai.
"Keamanan informasi sensitif pemerintah harus diutamakan, jadi hari ini kami melarang aplikasi ini di perangkat pemerintah. Penggunaan aplikasi pengekstraksi data lainnya akan terus ditinjau," ujar Kanselir Lancaster Oliver Dowden.
Di sisi lain, pemerintah Inggris menjelaskan TikTok dapat mengakses dan mengumpulkan berbagai data di perangkat, termasuk kontak, konten pengguna, dan data geolokasi.
5. Perancis
Prancis melarang instalasi TikTok di ponsel milik pemerintah pada 24 Maret 2023. Berbeda dengan Inggris, Perancis memang melarang penggunaan media sosial termasuk TikTok, Twitter, Instagram, dan Facebook.
Aplikasi rekreasi (media sosial) dinilai tidak memiliki tingkat keamanan siber dan perlindungan data yang memadai untuk diterapkan pada peralatan pemerintah. Oleh karena itu, aplikasi-aplikasi ini dapat menimbulkan risiko terhadap perlindungan data pemerintah dan pejabat publik.
Tetapi pengecualian dapat diberikan atas dasar pengecualian untuk kebutuhan profesional seperti komunikasi kelembagaan suatu pemerintahan.
6. Amerika Serikat
Montana, negara bagian yang berpenduduk lebih dari satu juta penduduk, mengumumkan melarang TikTok dari perangkat pribadi penduduknya. Wacana ini rencananya berlaku pada 1 Januari 2024.
"Untuk melindungi data pribadi dan pribadi warga Montana dari Partai Komunis China, saya telah melarang TikTok di Montana," tulis Gubernur Montana Greg Gianforte dalam sebuah tweet.
Selain itu, pemerintah AS memerintahkan semua pegawai federalnya untuk menghapus TikTok dari telepon pemerintah mereka pada tanggal 28 Februari 2023. Lebih dari separuh negara bagian AS telah melarang TikTok dari perangkat pemerintah karena kekhawatiran akan pelanggaran data dari China.
7. Austria
Larangan penggunaan aplikasi TikTok bagi pegawai pemerintah juga diberlakukan Austria. Kebijakan ini berlaku sejak 10 Mei 2023.
"Ponsel kantor akan dilarang (meng-install TikTok). Pada telepon pribadi di luar jaringan negara, tentu saja dimungkinkan (untuk menggunakan aplikasi)," ujar Menteri Dalam Negeri Austria Gerhard Karner.
8. Afghanistan
Taliban yang menjadi penguasa Afghanistan mengumumkan larangan TikTok secara nasional pada April 2022. TikTok dianggap berdampak negatif terhadap generasi muda negaranya.
Seorang juru bicara Taliban dikutip oleh The Sun menyatakan bahwa konten kotor (di TikTok) tidak sesuai dengan hukum Islam. TikTok dilarang di Afghanistan bersamaan dengan game seluler populer PUBG.
9. Denmark
Pemerintah Denmark memerintahkan larangan penggunaan TikTok pada perangkat kerja negara. Aturan ini berlaku pada Maret 2023. Kementerian Pertahanan Denmark menyebut ada masalah keamanan dan memerintahkan pegawai negeri untuk menghapus aplikasi tersebut sesegera mungkin.
10. Kanada
Ponsel milik pemerintah Kanada dilarang meng-install TikTok pada 28 Februari 2023. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan, larangan ini bisa berdampak pada masyarakat yang bakal lebih sadar akan keamanan data pribadi.
"Ketika pemerintah mengambil langkah signifikan dengan memberi tahu semua pegawai federal bahwa mereka tidak dapat menggunakan TikTok di telepon kantor mereka, banyak warga Kanada mulai dari kalangan bisnis hingga individu akan memikirkan keamanan data mereka sendiri. dan mungkin membuat pilihan," bebernya.
Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik
