.webp)
Keterlibatan semua pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah sangat penting untuk mencapai target nasional. Tanpa dukungan daerah, sebuah proyek juga bisa terhambat.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman menjelaskan, pandemi COVID-19 memberikan pelajaran yang sangat baik. Dia mengatakan, mesti ada keselarasan dan harmonisasi pada seluruh kebijakan pemerintah.
Sebagai contoh, kata dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki target untuk memangkas kemiskinan ekstrem hingga 0 di 2024.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu tidak akan terjadi, tidak akan pernah terjadi kalau hanya bergantung pada pemerintah pusat," katanya dalam acara Indonesia's Fiscal Decentralization Policy for The Next Decades di Kemenkeu, Jakarta, Selasa (3/10/2023).
Dia melanjutkan, pemerintah pusat kini memiliki dana desa yang ditransfer ke 75 ribu desa. Karena kemiskinan ekstrim menjadi target utama, desa-desa juga diberitahu untuk mengalokasikan dana demi memangkas kemiskinan.
"Dan karena saat ini prioritas utama negara adalah mengatasi kemiskinan ekstrem, maka kami memberi tahu desa-desa tersebut bahwa Anda juga harus mengalokasikan dana untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di desa Anda," katanya.
Luky kemudian juga menyinggung, ketika sebuah proyek strategis nasional dibangun di suatu daerah dan pemerintah daerah tidak membangunan infrastruktur pendukungnya, maka proyek itu bisa menjadi percuma.
"Percaya atau tidak, ketika ada proyek strategis nasional di suatu daerah, maka pemerintah daerah tidak membangun infrastruktur pendukungnya. Jadi, itu menjadi percuma," katanya.
Simak juga Video 'Jokowi Jawab Kritikan Anies soal Proyek Strategis Nasional Disebut Titipan':
