.webp)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri pertemuan Dewan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) di Paris. Dalam kesempatan itu disampaikan kesiapan Indonesia dalam proses aksesi menjadi anggota OECD.
Sri Mulyani mengatakan pemerintah Indonesia akan membentuk Komite Nasional yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) terkait untuk fokus dalam melakukan identifikasi kebijakan dan peraturan yang diperlukan dalam memenuhi standar OECD.
"Indonesia menyadari bahwa proses aksesi menjadi anggota OECD akan membutuhkan waktu multi-years dalam memastikan bahwa Indonesia dapat memenuhi sejumlah standar kebijakan OECD bagi setiap calon anggota baru," kata Sri Mulyani dalam keterangan resmi, Rabu (11/10/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Komite Nasional juga akan melakukan pengawasan atas proses persiapan, membangun kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, mengembangkan strategi komunikasi internal dan eksternal, serta sejumlah kegiatan lain yang dibutuhkan dalam menunjang proses keanggotaan Indonesia. Proses koordinasi domestik nantinya juga akan melibatkan pemangku kepentingan lainnya termasuk akademisi, NGO/CSO, maupun pihak swasta.
"Komitmen Indonesia untuk menjadi anggota OECD sejalan dengan mandat konstitusi yang mendorong peran aktif Indonesia dalam kerja sama internasional. Indonesia siap untuk bekerja sama dengan anggota OECD dan mitra internasional lainnya dalam memperkuat kerja sama multilateral," ucap Sri Mulyani.
Dalam pertemuan OECD Council di Paris, Sri Mulyani memaparkan sejumlah capaian reformasi struktural di Indonesia pasca Krisis Ekonomi Asia Tahun 1997-1998 di antaranya peningkatan kualitas demokrasi, perbaikan akuntabilitas dan transparansi kebijakan, penguatan kebijakan anggaran, penguatan program perlindungan sosial bagi kelompok rentan, peningkatan kebijakan persaingan, penguatan independensi bank sentral, dan sejumlah program reformasi kebijakan lainnya.
Indonesia juga menyampaikan komitmen melanjutkan reformasi struktural dan transformasi dalam pengembangan kebijakan pembangunan ekonomi hijau yang sudah menjadi bagian dalam APBN beberapa tahun terakhir, termasuk kebijakan transisi energi melalui implementasi platform Energy Transition Mechanism (ETM).
"Pelaksanaan sejumlah reformasi struktural di Indonesia dalam lebih dari 20 tahun terakhir dan meningkatnya kerja sama Indonesia dengan OECD menjadi modalitas penting bagi keyakinan dan kesiapan Indonesia dalam menjalani rangkaian proses aksesi untuk menjadi anggota OECD," imbuhnya.
Keinginan Indonesia menjadi anggota OECD disebut mendapat sambutan baik dari seluruh anggota OECD. Jika keinginan tersebut diterima, Indonesia akan menjadi negara Asia ketiga setelah Jepang dan Korea, serta negara ASEAN pertama yang menjadi anggota OECD.
Intensi Indonesia menjadi anggota OECD telah dibahas dalam rangkaian pertemuan OECD Council pada September dan Oktober 2023, hingga berlanjut pada beberapa pertemuan berikutnya sampai Desember 2023 untuk memutuskan sikap terhadap minat Indonesia tersebut.
Apabila OECD Council memutuskan menerima intensi Indonesia, selanjutnya akan disusun program kerja dalam memulai tahapan menuju keanggotaan Indonesia.
Pertemuan OECD Council dipimpin oleh Sekretaris Jenderal OECD yang merangkap sebagai Ketua OECD Council, dan dihadiri oleh para Duta Besar Anggota OECD yang menjadi Wakil Tetap untuk OECD di Paris.
Manfaat RI jadi anggota OECD di halaman berikutnya.
