Pengusaha Beberkan 9 Program Jokowi yang Perlu Dilanjutkan Presiden Baru

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti sejumlah perkembangan isu dan kebijakan dalam transisi kepemimpinan baru di 2024. Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani, mengatakan transisi kepemimpinan baru di tahun 2024 akan melahirkan kebijakan bidang sosial, ekonomi, investasi, dan perdagangan yang strategis bagi iklim investasi Indonesia.

Shinta mengatakan pihaknya berpendapat di masa transisi kepemimpinan menjelang Pemilu 2024, setidaknya ada 9 program dan kebijakan di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang perlu dilanjutkan di kepemimpinan mendatang.

Pertama, reformasi struktural terhadap iklim usaha sektoral dan lintas sektoral, khususnya agar lebih berorientasi pada peningkatan daya saing manufaktur, ekspor dan penciptaan green/sustainable economy.

Kedua, reformasi birokrasi, khususnya untuk menciptakan birokrasi yg lebih efisien, seamless, akuntabel, profesional dan business-oriented.

Ketiga, reformasi SDM, khususnya agar struktur skills set pekerja tidak lagi terkonsentrasi pada unskilled workers tetapi pada skilled workers yg dibutuhkan di era industri 4.0 & digitalisasi ekonomi beserta dg iklim ketenagakerjaan yg dibutuhkan.

Keempat, keterbukaan ekonomi strategis yang disertai dengan penyesuaian domestik untuk peningkatan daya saing ekspor nasional dan inbound investasi. Kelima, target Indonesia Maju 2045. Keenam Stabilitas Makro Ekonomi, ketujuh, transisi Energi dan target National Determined Contribution.

Kedelapan, penguatan akses keuangan dan pemberdayaan bagi UMKM. Kesembilan, memastikan mekanisme riil proyek strategis pemerintan (IKN dan proyek infrastruktur lainnya).

Shinta mengungkapkan, siapa pun yang akan menjadi pemimpin masa depan Indonesia, diharapkan bisa menyempurnakan reformasi SDM yang mampu mendorong bonus demografi sebagai modal Pembangunan, meningkatkan stabilitas makro ekonomi hingga mendorong keterbukaan ekonomi strategis yang disertai penyesuaian kebijakan domestik

"Untuk mengawal kepemimpinan mendatang, tentunya Apindo sebagai asosiasi yang independen bersikap netral dalam percaturan politik menjelang 2024 dan semangat Apindo adalah dengan mengawal kebijakan strategis nasional melalui advokasi sebagai salah satu prioritas program kerja Apindo di periode baru ini. Untuk itu Apindo siap melakukan pendampingan atas kebijakan-kebijakan strategis secara objektif dengan mengelola sumber daya serta keahlian yang kita miliki," terang Shinta, dalam keterangannya Rabu (11/10/2023).

Shinta juga mengatakan bahwa sebagai membership based organization, Apindo mengajak perusahaan yang berlokasi di Ibu Kota Negara dan di daerah untuk bergabung menjadi anggota Apindo dalam rangka memperkuat representasi dunia usaha.

"Dengan banyaknya perusahaan yang bergabung sebagai anggota Apindo, maka representasi dunia usaha akan semakin kuat dan diharapkan iklim usaha menjadi lebih baik dan kondusif," ujar Shinta.

Di tengah ketidakpastian ekonomi, Apindo mengatakan ke depan Indonesia masih akan menghadapi sejumlah tantangan penanganan pasca pandemi, pemulihan ekonomi dan pengaruh tekanan ekonomi global.

Untuk itu Apindo menyusun Roadmap Perekonomian yang selalu diperlukan dan merupakan kontribusi dari dunia usaha, dalam hal ini Apindo, untuk Indonesia.

"Roadmap Perekonomian Apindo merupakan intervensi kebijakan dari kami untuk perbaikan lintas sektoral yang mencakup makro ekonomi dan keuangan, pembangunan berkelanjutan perdagangan Internasional, teknologi dan informasi, ketenagakerjaan, perpajakan. Sedangkan intervensi kebijakan untuk agenda perbaikan sektoral meliputi manufaktur, energi dan sumber daya mineral, pertanian dalam pengertian luas, pariwisata, infrastruktur, properti dan kawasan ekonomi serta IKM dan UMKM. Kami akan meluncurkan Roadmap Perekonomian 2023 - 2028 di kuartal 4 tahun ini," terang Shinta.

Roadmap Perekonomian Apindo yang disusun dalam periode 5 tahunan dan berkesinambungan sejak tahun 2019, merupakan kontribusi dunia usaha untuk mengawal kebijakan Kepemimpinan Nasional 2024-2029. Roadmap Perekonomian Apindo merupakan strategic tools Apindo, yang berfungsi sebagai indikator kontinuitas kebijakan ekonomi dengan fokus pada kebijakan reformasi struktural iklim usaha dan investasi yang berpengaruh pada akselerasi pertumbuhan investasi dan kinerja sektor usaha.