Pj Gubernur Sebut Sulsel Bangkrut, Kemenkeu Buka Suara

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menanggapi pernyataan Pj Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin yang bilang provinsinya bangkrut. Hal itu disebabkan karena perencanaan keuangan yang keliru.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menilai penggunaan kata bangkrut kurang tepat. Menurutnya yang dialami Pemprov Sulsel bukan kebangkrutan, melainkan kesulitan likuiditas akibat pengelolaan utang jangka pendek yang kurang dilakukan dengan hati-hati.

"Penggunaan istilah 'bangkrut' sejatinya kurang tepat untuk memaknai ketidakmampuan Pemprov Sulsel dalam melunasi utang jangka pendek/panjang di tahun ini. Yang dialami Pemprov bukanlah kebangkrutan, melainkan kesulitan likuiditas akibat dari pengelolaan utang jangka pendek yang kurang prudent," kata Prastowo dalam keterangannya, Senin (16/10/2023).

Prastowo menyebut pihaknya sudah melakukan analisis terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2022 dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2023 Pemprov Sulsel. Hasilnya, menunjukkan bahwa kinerja keuangan kurang sehat.

"Hasil analisis LKPD 2022 dan LRA 2023 Pemprov Sulsel menunjukkan kinerja keuangan yang kurang sehat, khususnya pada aspek likuiditas. Untuk 2023, terdapat utang jangka pendek jatuh tempo dan utang jangka panjang yang menjadi kewajiban Pemprov Sulsel," jelasnya.

Prastowo menekankan bahwa masalah yang dihadapi Pemprov Sulsel bukan dari sisi solvabilitas atau kemampuan melunasi utang jangka panjang, melainkan terkait likuiditas alias kesulitan melunasi utang jangka pendek. Pasalnya angsuran pokok utang jangka panjang telah dianggarkan dalam APBD 2023 pada pengeluaran pembiayaan.

Terlepas dari itu, tingginya kewajiban utang Pemprov Sulsel dinilai masih bisa dihindari dengan optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja. Terlebih daerah tersebut punya akumulasi tinggi dari sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) 2023 dan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan data per September 2023, Prastowo menyebut SILPA Pemprov Sulsel sebesar Rp 676 miliar. Menurutnya, kondisi ini diprediksi tetap terjaga hingga akhir tahun melihat tren realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang meningkat serta pola akumulasi SILPA di dua tahun sebelumnya.

"Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, Pemprov Sulsel dapat melakukan negosiasi utang jangka pendek; restrukturisasi utang jangka panjang; optimalisasi pendapatan dan efisiensi, serta realokasi belanja untuk menekan SILPA; dan/atau refinancing sebagai langkah terakhir," bebernya.

Sebelumnya, Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin menyebut kebangkrutan terjadi karena utang yang ditinggalkan Andi Sudirman Sulaiman sewaktu menjabat gubernur. Defisit hingga Rp 1,5 triliun terjadi selama bertahun-tahun akibat perencanaan anggaran yang keliru.

Bahtiar menganalogikan Pemprov Sulsel sebagai kapal yang sudah lama tenggelam sebelum dinahkodai dirinya. Ia menyebut akan melakukan penghematan dengan menekan anggaran belanja tiap OPD Pemprov Sulsel hingga akhir tahun ini.

"Hari ini saya harus terbuka ke semua yang terhormat, semua pimpinan dan anggota DPRD yang ada. Kita defisit Rp 1,5 triliun, Sulsel ini bangkrut," ujar Bahtiar dalam pidatonya di hadapan anggota DPRD Sulsel, Rabu (11/10).