Dilema Gas Nasional

Jakarta - Seiring naiknya harga minyak, permintaan gas dalam negeri meningkat tajam. Minimnya infrastruktur gas dalam negeri pun menjadi persoalan klasik yang belum terpecahkan. Belum lagi dihadapkan pada polemik antara dolar yang masuk jika gas diekspor dengan pemanfataan gas dalam negeri yang bisa menggerakkan perekonomian nasional.Kebijakan pemerintah lalu yang lebih mementingkan menjual gas ke luar negeri pun berdampak besar. Industri pupuk mulai kelimpungan mendapatkan gas, bahkan sebagian dari mereka pun akhirnya tutup gara-gara tak punya gas. PT Asean Aceh Fertilizer (AAF) dan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) menjadi contoh kebangkrutan industri pupuk akibat kekurangan gas.Tak cuma industri pupuk, kebutuhan gas juga menjadi salah satu prioritas untuk pembangkit listrik selain batubara. Data menyebutkan, PLN setiap tahunnya harus menghabiskan subsidi Rp 30 triliun untuk membakar BBM. Industri-industri di Pulau Jawa pun sangat menginginkan pasokan gas karena jauh lebih murah ketimbang harus membakar BBM. PT PGN yang menjadi salah satu distributor dan penjual gas hingga kini masih belum memenuhi kebutuhan gas di Pulau Jawa. Jumlahnya masih sangat jauh antara kebutuhan dan suplainya. Contohnya di Jatim, kebutuhan riilnya mencapai sekitar 300-400 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) namun hanya bisa dipenuhi 150 MMSCFD. Itupun baru sebulan lalu bisa dipenuhi setelah PGN mendapatkan pasokan dari lapangan Maleo, milik Santos, sebesar 100 MMSCFD. "Itu bicara kebutuhan riil sekarang yang berdasarkan permintaan langsung, tapi nanti akan lebih besar lagi. Kalau secara nasional sekitar 3 miliar kaki kubik dan kita baru bisa penuhi 30 persennya," kata Direktur Utama PGN WMP Simandjuntak kepada detikcom dalam sebuah kesempatan.Masih rendahnya pasokan gas nasional juga disebabkan oleh kurangnya infrastruktur gas. Pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang mendukung percepatan pembangunan infrastruktur gas dan jaminan pasokan gas bagi keperluan domestik guna memenuhi kebutuhan gas yang terus meningkat."Infrastruktur (distribusi) gas yang sudah dirancang harus segera dijalankan," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pertambangan, Gito Ganindito. Saat ini, kata Dito, pembangunan infrastruktur gas sangat lamban dibandingkan dengan jumlah permintaan gas.Permintaan gas di dalam negeri akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan industri dan naiknya harga minyak mentah dunia, sehingga gas menjadi energi alternatif yang mudah, murah, dan bersih."Eksplorasi gas itu baru dilakukan jika ada permintaan dan sudah ada pembelinya. Karena itu, pemerintah harus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur distribusi gas, karena kebutuhan gas di dalam negeri akan terus meningkat," ujarnya.Pipanisasi gas dari Sumatera ke Jawa dan rencana pipanisasi gas dari Kalimantan Timur ke Jawa menjadi sebuah keniscayaan bagi industri di Jawa yang menggunakan gas. Maka, pipanisasi harus dipercepat dan pemerintah perlu mendukung melalui bantuan pembebasan tanah dan kepastian sumber gas yang ada dipasok untuk domestik.Pemerintah harus melakukan pemetaan yang jelas serta terus melakukan audit sumber gas dan cadangannya secara akurat, terutama di Kalimantan Timur (Kaltim), guna memberikan kepastian pasokan. Pemerintah melalui Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro menyatakan, saat ini tengah dilakukan pengkajian total cadangan gas di Kaltim. Selain Kaltim, cadangan gas Cepu juga bisa untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tapi sayangnya besaran cadangan gas Cepu yang diklaim mencapai 5-6 triliun kaki kubik ini masih belum pasti. "Kita masih akan verifikasi lagi," kata Purnomo.Tapi, Kepala Badan Pengatur Kegiatan Hilir Migas (BPH Migas) Tubagus Haryono memastikan pasokan gas Kaltim untuk Jawa akan cukup jika memang komitmen gas hanya diperuntukkan bagi kebutuhan dalam negeri. "Memang harus ada (ekspor-red) yang dikorbankan," cetus Tubagus.Tapi secara tegas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menyatakan, produksi gas harus diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri. Malahan, SBY berencana tidak akan memperpanjang lagi seluruh komitmen ekspor LNG pada tahun 2010 ke Jepang, Korea dan Taiwan. "Semua gas untuk dalam negeri," ujarnya. Namun untuk memenuhi kebutuhan gas dalam negeri perlu ada jaminan jaringan infrastruktur mapan. Sebab mengalirkan gas dari produsen ke konsumen gas tidak semudah mengalirkan BBM. "Makanya kalau untuk menjual gas harus ada kontrak dan fasilitasnya terlebih dulu," kata Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (BP Migas) Kardaya Warnika.Pembangunan infrastruktur gas sangat penting. "Sama seperti listrik, agar bisa dimanfaatkan, perlu dibangun jaringan distribusi gas," kata Perencana Senior Bidang Energi Bappenas, Hanan Nugroho.Studi Bappenas tahun 2005, kata dia, menyimpulkan untuk mengatasi kebutuhan gas yang terus meningkat di Jawa, urutan alternatif yang paling ekonomis adalah melalui pipanisasi gas bumi dari Kaltim ke Jawa Tengah (Jateng). Sebab gas di bawah 2.000 MMSCFD lebih baik diangkut dengan pipa, apalagi jaraknya sekitar 1.260 kilometer dan pipa Kaltim-Jateng akan mengangkut sekitar 1.000 MMSCFD.Jika permintaan terus meningkat barulah dibangun LNG Receiving Terminal. LNG Terminal ini nantinya akan menerima gas dari berbagai sumber termasuk impor gas jika dilakukan. Namun untuk saat ini impor gas sangat tidak perlu dilakukan karena cadangan gas untuk kebutuhan dalam negeri masih cukup, asalkan pemerintah memang berkomitmen memprioritaskan kebutuhan dalam negeri. (mar/nrl)