.webp)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi upaya semua pihak dalam mengendalikan inflasi. Pasalnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka inflasi year on year (yoy) September 2023 turun menjadi 2,28 persen.
Saat menghadiri Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak dalam rangka Hari Pangan Sedunia di Ruang Rapat Nusantara I, Kantor Badan Pangan Nasional (Bapanas), Jakarta, Tito Karnavian mengatakan angka ini telah menurun dari tahun lalu.
"Kita tahu bahwa inflasi kita ini relatif terkendali. Dan ini (angka inflasi September 2023) menurun, bagus, dari tahun lalu (di bulan) September," ujar Tito pada keterangan tertulis, Senin (16/10/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Tito, Presiden Jokowi telah menugaskan dirinya, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Kepala Bapanas, Perum Bulog, Kepala BPS, hingga kementerian atau lembaga terkait lainnya untuk mengendalikan inflasi. Para stakeholder tersebut diminta Jokowi untuk bekerja sama dalam menjaga stabilitas harga pangan atau jasa, lantaran situasi di dunia sedang bergejolak.
Kendati capaian inflasi relatif terkendali, Tito meminta semua pihak, khususnya Pemda untuk tidak lelah melakukan langkah pengendalian. Tito secara khusus meminta Pemda mewaspadai kenaikan harga pangan, apalagi kenaikan harga tersebut telah menjadi penyumbang utama naiknya laju inflasi.
"Artinya masalah pangan menjadi sangat penting sekali. Kita (lakukan pengendalian) spesifik lagi, ini setiap minggu di zoom in di-cek betul oleh BPS, karena BPS memiliki cabang jejaring di seluruh kabupaten/kota," tambahnya.
Upaya pengendalian itu, jelas Tito, juga dilakukan dengan melihat Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang menyumbang angka inflasi. Dengan upaya ini, pengendalian dapat dilakukan secara lebih detail dan kenaikan harga di daerah dapat dimonitor lebih jelas.
Tito menuturkan pengendalian inflasi yang dilakukan daerah menjadi salah satu penilaian dalam mengevaluasi kepemimpinan penjabat (Pj.) kepala daerah. Pemda dengan capaian pengendalian inflasi yang baik akan diberikan penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sebaliknya daerah dengan pengendalian yang kurang optimal akan dievaluasi.
"Dengan segala hormat, inflasi, penanganan inflasi dan menjaga stabilitas harga bahan pangan menjadi salah satu kriteria variabel untuk evaluasi menentukan perpanjangan atau tidak penjabat kepala daerah," tandasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Tito menyimak paparan sejumlah Pemda mengenai kondisi inflasi di daerah masing-masing. Setelah itu, dirinya juga meninjau dapur Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) Bapanas, serta menyalurkan beras murah secara simbolis kepada sejumlah masyarakat.
(akn/ega)
