Kondisi anggaran Sulawesi Selatan (Sulsel) yang mengalami defisit Rp 1,5 triliun tengah menjadi sorotan. Apalagi, Sulsel disebut-sebut bangkrut.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara merespons hal tersebut. Kementerian juga mengungkap akar masalah yang menyebabkan Sulsel mengalami defisit begitu besar.
Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kemenkeu Sandy Firdaus menjelaskan, defisit dan bangkrut merupakan hal yang berbeda. Dia mengatakan, defisit adalah kondisi di mana pendapatan lebih kecil dibanding belanja.
"Tapi memang mayoritas Pemda di Indonesia menganut paham defisit bukan surplus, APBN kita pun selalu defisit, cuma intinya defisit nanti harus ditutup pembiayaan. Nah kalau di Pemda utamanya pembiayaan ditutup dengan SILPA sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu," katanya dalam media briefing di Jakarta, Senin (16/10/2023).
Dia mengatakan, pembiayaan Pemda dari pinjaman relatif kecil. Khusus Sulsel, dia memang punya pinjaman pada 2020.
"Hanya yang menjadikan sekarang disebut defisit besar itu sebenarnya ternyata, kalau rekan-rekan buka APBD-nya bagaimana penganggaran dia untuk belanja dana bagi hasilnya. Jadi yang di-statement pada waktu itu mengatakan bangkrut karena memang ternyata ada kewajiban dana bagi hasil dari provinsi ke kabupaten kota yang belum dibayarkan," terangnya.
Dia mengatakan, jika melihat anggarannya sebetulnya telah dibayarkan. Dengan begitu, berarti ada isu lain terkait defisit tersebut.
"Berarti ini isunya apa mungkin penganggarannya kurang yang baru ketemu oleh BPK ada kewajiban akumulasi sekian tahun yang belum ter-anggarkan," katanya.
Menurutnya, defisit anggaran ini bisa dikelola oleh Pemda. Dia mengatakan, Pemda bisa melakukan refocusing belanja.
"Jadi sebenarnya defisit di sini bisa di-manage sebetulnya oleh Pemda bagaimana kewajiban tadi dianggarkan mungkin dia harus sedikit refocusing untuk belanja lainnya. Belanja-belanja yang nggak terlalu penting misalkan itu bisa dikurangi yang tidak berdampak langsung ke masyarakat," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Sandy juga mengatakan anggaran yang defisit bukan berarti bangkrut.
"Tapi bukan bisa langsung dikatakan sekali defisit pasti bangkrut. Nggak, karena kalau nggak negara kita sejak merdeka juga mungkin udah bangkrut gitu ya hitungannya. Karena kita defisit terus gitu, itu yang mungkin perlu menjadi pemahaman bersama," kata Sandy.
Dia mengatakan, jika melihat kemampuan Pemda untuk memenuhi kewajibannya mayoritas relatif sehat. Sebab, Pemda memiliki pinjaman yang relatif kecil.
"Dan kalau dilihat dari segi solvabilitas gitu ya, yang kewajibannya, masih mayoritas sehat. Karena kenapa saya bilang sehat? Karena relatif Pemda di Indonesia tuh sisi pembiayaan dari pinjamannya masih sangat kecil," katanya.
"Jadi asetnya dia itu masih sangat banyak untuk bisa menutup kewajiban-kewajiban itu tadi. Jadi dari segi solvabilitas itu masih aman," tambahnya.
Memang, ada beberapa Pemda yang memiliki likuiditas yang ketat. Namun, kata dia, itu bisa dikelola oleh Pemda.
Lebih lanjut, dia mengatakan, defisit yang terjadi pada Sulsel terjadi karena ada kewajiban dana bagi hasil ke kabupaten kota yang belum terbayarkan.
"Nah di sini terlihat sebetulnya apa yang dia sudah anggarkan, dia realisasikan. Ternyata cuma apa yang dia anggarkan tuh ada yang kelupaan atau terlewat lah misalkan. Itu yang oleh BPK disampaikan, ini ada akumulasi DBH sekian tahun yang sebetulnya masih tertahan di provinsi, dan itu yang harus diselesaikan," terangnya.
Sebelumnya, Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin menyebut kebangkrutan terjadi karena utang yang ditinggalkan Andi Sudirman Sulaiman sewaktu menjabat gubernur. Defisit hingga Rp 1,5 triliun terjadi selama bertahun-tahun akibat perencanaan anggaran yang keliru.
Bahtiar menganalogikan Pemprov Sulsel sebagai kapal yang sudah lama tenggelam sebelum dinakhodai dirinya. Ia menyebut akan melakukan penghematan dengan menekan anggaran belanja tiap OPD Pemprov Sulsel hingga akhir tahun ini.
"Hari ini saya harus terbuka ke semua yang terhormat, semua pimpinan dan anggota DPRD yang ada. Kita defisit Rp 1,5 triliun, Sulsel ini bangkrut," ujar Bahtiar dalam pidatonya di hadapan anggota DPRD Sulsel, Rabu (11/10).
(acd/kil)