Rencana Gila PM Baru Thailand: Bagi-bagi Duit Rp 4,3 Juta ke Semua Warga

Perdana Menteri (PM) baru Thailand Srettha Thavisin punya kebijakan yang mengejutkan. Demi memicu geliat perekonomian Thailand dia berencana untuk membagi-bagikan uang kepada masyarakatnya.

Jumlahnya, per orang akan mendapatkan jatah sebesar 10.000 Bath Thailand atau sekitar Rp 4,3 juta. Uang tunai itu akan dikirim melalui dompet digital.

Dilansir dari Channel News Asia, Jumat (20/10/2023), program ini dirancang untuk warga negara Thailand, dengan hanya satu syarat bagi penerimanya. Hal itu adalah selama seseorang berusia 16 tahun ke atas maka dirinya akan mendapatkan bantuan tersebut.

Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus menstimulasi perekonomian melalui distribusi pendapatan masyarakat secara nasional.

"Niat kami adalah agar uang tersebut dibelanjakan di daerah tempat anda terdaftar. Ini akan membantu mengembangkan komunitas anda dan bukan hanya kota-kota besar saja," kata Thavisin dalam pernyataannya di platform media sosial X.

Pembagian dana itu akan diberikan pada bulan Februari mendatang berdasarkan insentif ekonomi yang dirancang oleh Partai Pheu Thai, partai berkuasa saat ini yang juga mengusung Thavisin. Setidaknya akan ada dana sebesar 560 miliar Bath atau sekitar Rp 243 triliun disiapkan untuk program ini.

Namun meski sudah berkampanye selama berbulan-bulan, Thavisin dan Partai Pheu Thai yang dipimpinnya belum menentukan bagaimana mereka akan mendanai program tersebut.

Sekretaris Jenderal Perdana Menteri, Prommin Lertsuridej menjelaskan ada tiga kemungkinan sumber dana tersebut, termasuk anggaran tahun fiskal 2024, pinjaman dari lembaga negara, dan pinjaman lainnya.

Kritik Pedas

Kebijakan yang sangat populis ini juga mendapat kritik keras dari beberapa golongan. Ada satu kelompok di Thailand yang terdiri dari 99 akademisi, ekonom dan mantan gubernur Bank of Thailand baru-baru ini mengeluarkan pernyataan bersama untuk menentang penerapan bagi-bagi uang 10.000 Bath untuk masyarakat.

Mereka mendesak pemerintah Thavisin yang akan berkuasa pada Februari untuk membatalkan program tersebut, dengan alasan bahwa pengeluaran besar-besaran untuk meningkatkan konsumsi jangka pendek akan menambah utang publik dan merugikan stabilitas keuangan Thailand dalam jangka panjang.

"Pada akhirnya, masyarakatlah yang harus membayarnya kembali, baik melalui pajak yang lebih tinggi dan/atau harga barang yang lebih tinggi yang disebabkan oleh inflasi akibat suntikan moneter," bunyi salah satu poin pernyataan tersebut.

Bulan lalu, Gubernur Bank Sentral Thailand Sethaput Suthiwartnarueput juga menyarankan kebijakan tersebut sebaiknya hanya menyasar kelompok masyarakat tertentu saja dan tidak diberikan ke masyarakat luas. Menurutnya, tidak semua orang membutuhkan bantuan keuangan tersebut dan perekonomian sedang pulih dengan baik.

Para analis politik juga mengatakan anggaran nasional tidak mungkin dipenuhi karena baru akan siap pada bulan April tahun depan, atau tepatnya dua bulan setelah usulan peluncuran skema tersebut pada Februari. Artinya kebijakan ini nampaknya harus dipikirkan matang-matang terlebih dahulu penerapannya.

Somchai Srisutthiyakorn, Direktur Pusat Penelitian Politik dan Pembangunan di Universitas Rangsit menyebutkan dengan tidak adanya anggaran nasional, pemerintah Thavisin pada akhirnya harus meminjam uang untuk melaksanakan kebijakan bagi-bagi uang 10.000 Bath dan hal ini dapat menimbulkan kritik publik.

Bila ingin program ini tetap berjalan, Srisutthiyakorn menyarankan program itu ditunda hingga Mei tahun depan ketika anggaran sudah tersedia.

Usulan lainnya, lebih baik pembagian pembayaran menjadi dua putaran, dengan pembayaran pertama sebesar 5.000 Bath pada bulan Mei dan setengahnya lagi pada bulan November, untuk meringankan beban keuangan negara.