Ini Daftar Visi Misi dan Program Kerja Ekonomi Anies-Cak Imin

Dalam aspek Kebijakan Fiskal Sebagai Pendorong Pertumbuhan dan Pemerataan, AMIN mengaku bakal melakukan beberapa upaya seperti. Pertama, Meningkatkan penerimaan negara melalui perluasan basis dan perbaikan kepatuhan pajak untuk meningkatkan rasio pajak dari 10,4% (2022), menjadi 13,0%-16,0% (2029). Kedua, Mengelola utang negara secara bertanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan menjaga rasio utang terhadap PDB kurang dari 30,0% (2029), turun dari 38,1% (2023). Dan kemudian, mendorong konsep Penganggaran Multi-Tahun, di mana APBN disusun untuk setidaknya tiga tahun ke depan dalam kerangka Medium Term Expenditure Framework untuk meningkatkan kepastian pendanaan sekaligus kehati-hatian fiskal.

Dalam aspek Kebijakan Moneter yang Mendukung Stabilitas Ekonomi, AMIN menjelaskan akan melakukan berbagai upaya seperti Mengendalikan inflasi melalui koordinasi antara Bank Indonesia, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) dengan target inflasi rata-rata 2,0%-3,0% per-tahun (2025-2029). Serta Menjaga daya saing dan stabilitas nilai tukar Rupiah untuk mendorong ekspor dan mendongkrak investasi.

Dalam aspek Keuangan yang Tangguh dan Efisien, pasangan itu menjelaskan bakal melakukan berbagai upaya seperti menjamin stabilitas sistem keuangan nasional, meningkatkan fungsi intermediary perbankan, khususnya mendorong bank BUMN untuk memperbaiki efisiensi operasional, dan memastikan penegakan hukum terhadap penipuan online, pinjaman online, dan judi online.

Pada aspek Iklim Investasi dan Kemudahan Berusaha, AMIN bakal mempermudah proses memulai dan menjalankan usaha, termasuk mempermudah perizinan dan perlindungan investor. Selain itu, beberapa upaya lainnya adalah memastikan investasi efektif dan efisien dengan menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dari 7,3 (2021-2022) menjadi 5,0 (2025-2029) dan mendorong pemerintahan digital atau e-government.

Dalam aspek Hilirisasi dan Industri, AMIN menjelaskan bakal Mendorong hilirisasi dan kebangkitan industri (reindustrialisasi) dengan target kontribusi industri manufaktur terhadap PDB dari 18,34% (2022) menuju 22,0%-23,0% (2029). Selain itu, insentif juga akan diberikan bagi industri manufaktur yang sukses menyerap tenaga kerja dengan jumlah besar.

Dalam aspek Infrastruktur dan Jaringan Logistik, AMIN mengatakan beberapa upaya seperti Memperbaiki jaringan logistik guna meningkatkan daya saing ekonomi dengan target peningkatan indeks kinerja logistic (LPI) dari 3,0 (2023) menjadi 3,5 (2029) dan penurunan rasio biaya logistik terhadap PDB dari 23,8% (2020) menjadi 16,0%-18,0% (2029). Serta melanjutkan pembangunan infrastruktur khususnya yang berada di luar Jawa dengan prioritas pengembangan jalan nasional dan daerah tak berbayar.

Dalam aspek Ekonomi Maritim dan Kelautan, AMIN bakal melakukan 'Revolusi Agromaritim" yang mendorong agar nelayan tidak ambil pusing terhadap pasar dan harga jual produk laut tentu. Upaya lainnya seperti Membangun Pasar Ikan Rakyat (PIR) di wilayah-wilayah pemukiman nelayan, dan memfasilitasi pembangunan rumah layak bagi keluarga nelayan serta pemberdayaan ekonomi istri dan keluarga nelayan.

Dalam aspek SDA Berkelanjutan, AMIN juga bakal melakukan beberapa hal seperti membentuk Dana Abadi SDA (Resource Endowment Fund)untuk menggerakkan ekonomi baru bagi daerah untuk mengantisipasi menipisnya cadangan SDA, sekaligus mengintensifkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan kemitraan untuk meningkatkan kualitas hidup dan penguatan ekonomi masyarakat lokal.

Dalam aspek Pariwisata Berkelanjutan, AMIN turut menjelaskan pihaknya mendorong penciptaan simpul kreativitas (creative hub)di perkotaan, membangkitkan budaya sinema dengan target rasio satu layar untuk setiap 100.000 orang, dan mendorong royalty atau performing rights bagi para musisi dan perlindungan hak cipta bagi content creator di media sosial.

Dalam aspek Ekonomi Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, AMIN juga mendorong sejumlah hal seperti membangun pusat desain industri (industrial design center)di bawah Kementerian Perindustrian, serta meningkatkan belanja research & development (R&D)ari 0,24% (2021) menuju 0,4%-0,6% PDB (2029) dengan mendorong kontribusi swasta yang lebih besar.

Dalam aspek Reposisi Peran BUMN, AMIN mengaku bakal menjadikan perusahaan milik negara sebagai motor pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Sejumlah hal pun bakal dilakukan seperti mereview seluruh utang dan kewajiban BUMN secara menyeluruh serta melanjutkan proses restrukturisasi utang, serta menjauhkan BUMN dari upaya politisasi oleh pihak manapun guna menghindarkan konflik kepentingan dalam pengelolaan BUMN.

Dalam aspek Koperasi Serta UMKM, AMIN bakal mengeksekusi sejumlah hal seperti mempermudah akses pasar dengan menempatkan koperasi dan UMKM sebagai bagian dari rantai pasok BUMN. Lalu, revitalisasi BUMDes, koperasi pondok pesantren, dan membentuk berbagai badan usaha milik rakyat seperti BUM-Petani dan BUM-nelayan.

Dan terakhir, pada aspek Ekonomi dan Keuangan Syariah, AMIN menjelaskan akan melakukan sejumlah hal di antaranya menerapkan ketentuan Jaminan Produk Halal (KPH) secara adil, transparan, dan efisien. Lalu, menjadikan Indonesia pusat industri halal dunia, serta menjadikan menjadikan bank syariah sebagai nazhir wakaf uang untuk memperkuat peran perbankan syariah sebagai institusi yang dapat menyelesaikan berbagai masalah sosial ekonomi.