Visi dan Misi Capres-Cawapres: Ekonomi 7% hingga Mau Tekan Utang

Dua pasangan calon (Paslon) Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar telah resmi mendaftarkan diri untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa waktu lalu. Kedua paslon tersebut juga sudah merilis dokumen visi misi mereka.

Paslon dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) mempunyai visi "Indonesia Adil Makmur untuk Semua." Sedangkan paslon dari Koalisi PDIP mengusung visi "Indonesia Unggul Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari".

Tentunya, kedua paslon tersebut mempunyai misi-misi yang mengarah ke sektor ekonomi. Lantas apa saja misi ekonomi yang ditawarkan kedua paslon tersebut?

Misi Ekonomi Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar

Setidaknya ada dua dari delapan misi yang mengarah ke ekonomi dari paslon AMIN. Keduanya ingin menetapkan upah minimum yang adil dan sesuai dengan kondisi daerah tanpa memberatkan para pemberi kerja, memperbaiki infrastruktur di daerah tertinggal.

AMIN juga mengentaskan kemiskinan dengan memperbaiki skema bantuan sosial bersifat langsung agar lebih tetap sasaran. Menyediakan hunian layak dekat pusat kota dengan harga terjangkau bagi semua kalangan.

Selain itu, mereka juga mengelola utang negara secara bertanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan menjaga rasio utang terhadap PDB. Mengendalikan inflasi dan menjaga daya saing dan stabilitas nilai tukar Rupiah untuk mendorong ekspor dan mendongkrak investasi.

Berikut ini daftar target ekonomi yang ditawarkan oleh paslon AMIN:

- Memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi dan kedaulatan air.

- Memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pupuk,membangun dan revitalisasi jaringan irigasi dan logistik guna menaikkan produktivitas dan menurunkan biaya produksi.

- Mendorong peningkatan stok BBM nasional ke tingkat aman dengan perencanaan impor yang matang.

- Mendorong inovasi pembiayaan energi baru terbarukan (EBT) dengan berbagai pendekatan seperti development funding.

- Memperbaiki tata kelola sumber daya air.

- Mendorong kota-kota menerapkan prinsip sponge city.

- mendorong ketersediaan lapangan kerja berkualitas melalui pelibatan dunia usaha.

- Memastikan implementasi cuti hamil bagi ayah dan ibu.

- Memastikan setiap layanan publik menyediakan infrastruktur ramah disabilitas.

- Memperluaskan basis dan perbaikan kepatuhan pajak untuk meningkatkan rasio pajak dari 10,4% (2022), menjadi 13,0%-16,0% (2029).

- Menjamin stabilitas sistem keuangan nasional.

- Mendorong bank BUMN untuk memperbaiki efisiensi operasional

- Memastikan penegakan hukum terhadap penipuan online, pinjaman online, dan judi online.

- Mempermudah perizinan dan perlindungan investor.

- Menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dari 7,3 (2021-2022) menjadi 5,0 (2025-2029)

- Mendorong pemerintah digital atau e-government.

- Mendorong hilirisasi dan kebangkitan industri (reindustrialisasi)

- Memperbaiki jaringan logistik guna meningkatkan daya saing ekonomi.

- Membangun infrastruktur di luar Jawa dengan prioritas pengembangan jalan nasional dan daerah tak berbayar.

- Mendorong penciptaan simpul kreativitas (creative hub) di perkotaan.

- Membangun pusat desain industri (industrial design center) di bawah Kementerian Perindustrian.

- Menjadikan BUMN sebagai motor pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

- Mempermudah akses pasar dengan menempatkan koperasi dan UMKM.

- menerapkan ketentuan Jaminan Produk Halal (KPH) secara adil, transparan, dan efisien.

- Menjadikan Indonesia pusat industri halal dunia.

Misi Ekonomi Ganjar Pranowo-Mahfud MD

Melihat sisi ekonomi, paslon ini menginginkan ekonomi unggul yang berdaya saing. Dalam dokumen tersebut, juga tertera upaya-upaya agar misi-misinya bisa tercapai.

Keduanya menargetkan pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7% sebagai upaya Indonesia bisa keluar jebakan middle income trap.

Strategi yang ditawarkan pasangan Ganjar-Mahfud (GAMA) ini dengan meningkatkan peran koperasi dan UMKM, dukungan usaha baru di seluruh wilayah Indonesia, pemanfaatan infrastruktur, ekonomi digital, pengelolaan ekonomi hijau-biru, serta pertumbuhan industri manufaktur di 7,5%-8%.

Pasangan yang diusung oleh PDIP ini juga menargetkan tingkat kemiskinan sebesar 2,5% dan kemiskinan ekstrem 0%. Upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan tersebut dilakukan dengan konvergensi program pusat dan daerah, serta optimalisasi dana bukan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (non-APBN). Tidak tanggung-tanggung, penerima Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi 15 juta yang sebelumnya, 10 juta penerima.

Adapun daftar target yang mengarah ke sektor ekonomi dari pasangan Ganjar-Mahfud:

- Menciptakan 17 juta lapangan kerja baru untuk mengurangi jumlah pengangguran hingga mencapai tingkat penyerapan tenaga kerja optimal.

- Memastikan tiap keluarga miskin menyekolahkan minimal 1 orang anaknya untuk memutus rantai kemiskinan.

- Menciptakan lingkungan usaha yang mendukung pertumbuhan usaha ultra mikro dan UMKM melalui penataan dan implementasi regulasi untuk menjamin kepastian hukum serta menempatkan rakyat sebagai pusat kegiatan berusaha.

- Alokasi kredit perbankan minimal 35% untuk koperasi, UMKM, dan perusahaan rintisan.

- Meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan domestik dan pertumbuhan industri nasional.

- Meneruskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) secara bertahap.

- Hilirisasi sumber daya alam pertambangan, perkebunan, pertanian serta perikanan dan kelautan dilakukan secara menyeluruh hingga menciptakan produk akhir bernilai tinggi dengan fondasi industri hulu dan kebijakan TKDN.

- Anggaran negara yang memadai, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien dengan optimalisasi sumber pendapatan, reformasi kelembagaan, dan efektivitas belanja negara.

- Melanjutkan pemerataan dan meningkatkan nilai tambah dari infrastruktur yang telah terbangun.

- Memastikan pangan murah melalui stabilisasi harga pangan.

- Memperbanyak sistem pengairan (waduk, bendungan, embung dan irigasi), jalan usaha tani yang memadai, fasilitas cold storage, serta pengolahan dan pemasaran hasil tani, ikan, maupun ternak terintegrasi.

- Menyediakan 40% tempat usaha bagi UMKM di lingkungan infrastruktur publik.

- Mengalokasikan 50% anggaran belanja barang/jasa pemerintah dan BUMN untuk koperasi dan UMKM.

- Memperbanyak pasar baru dan merevitalisasi pasar tradisional sebagai pusat aktivitas ekonomi rakyat yang bersih dan nyaman.

- Memastikan kelompok anak muda mendapatkan kebijakan afirmasi untuk

mendapatkan kemudahan memulai dan mengembangkan usaha.

- Pembangunan hunian baru atau renovasi seperti rumah sederhana, rusunami, rusunawa, disertai ketersediaan lahan yang strategis dan terjangkau dari pusat perekonomian serta transportasi umum.

- Memastikan seluruh infrastruktur publik ramah penyandang disabilitas dan mendapatkan kesetaraan akses, baik dari pekerjaan, upah, pendidikan, dan pelayanan publik.

- Memperbaiki kampung kumuh di desa dan kota, dengan hunian layak, sanitasi sehat, air minum dan air bersih, fasilitas umum dan sosial memadai, dan ruang terbuka hijau yang mencukupi.

- Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai generator pembaharuan yang potensinya sekitar 3.700 GW secara bertahap untuk kebutuhan energi dalam negeri,

- Mengoptimalkan pemanfaatan sektor kelautan dengan potensi US$1,4 triliun per tahun secara inklusif demi menjaga gelombang potensi ekonomi biru di Indonesia.

- Mengurangi kesenjangan ekonomi-sosial atau dukungan khusus untuk Papua dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang merata.

- Menjadikan kota sebagai sentra pertumbuhan ekonomi yang dapat menarik dan mendorong desa untuk tumbuh bersama.

- Mewujudkan Indonesia yang subur digital melalui dukungan nyata terhadap rintisan usaha digital, seperti kemudahan pembiayaan, insentif pajak, dan inkubasi bisnis.

- Meningkatkan peran pelaku usaha dan produk domestik dalam aktivitas ekonomi digital termasuk e-commerce untuk mendukung perkembangan UMKM lokal.

- Mengurangi emisi gas rumah kaca

- Pengembangan kawasan wisata bahari dan meningkatkan daya tarik investasi wisata maritim.