Sri Mulyani Sebut 60 Negara Krisis Utang, RI Bagaimana?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan 60 negara di dunia saat ini mengalami permasalahan utang yang tinggi. Hal itu terjadi karena kesukaan berutang dan pengelolaan fiskal yang tidak disiplin.

"Kita sudah lihat banyak negara latin Amerika dari tahun 80-90 mengalami kondisi krisis utang, negara-negara Afrika sekarang dan banyak middle income sekarang 60 negara dalam kondisi vulnerable utangnya," kata Sri Mulyani dalam Kuliah Umum Universitas Diponegoro & Universitas Negeri Semarang yang dilihat virtual, Senin (23/10/2023).

Sri Mulyani membeberkan negara yang mengalami krisis utang di antaranya Italia, Spanyol, Portugal, Inggris, Prancis, Jerman, hingga Yunani. "Jadinya ekonomi dan keuangan negaranya situasinya sangat tidak baik," tuturnya.

Bagaimana dengan Indonesia? Sri Mulyani menyebut Indonesia disiplin dengan APBN tidak boleh defisit lebih dari 3% per tahun dan utang tidak boleh lebih dari 60% dari PDB per tahun. Hanya karena kondisi pandemi, defisit diperlebar boleh di atas 3% dan dibatasi hanya tiga tahun dari 2020.

Saat itu, defisit APBN 2020 sempat tembus -6,1% untuk pertama kalinya dan terus menurun pada 2021 menjadi -4,6% dan sudah kembali di bawah 3% pada 2022 dengan -2,4%. Hal ini sesuai rencana pemerintah di mana masyarakat terlindungi, namun tidak mengorbankan APBN sebagai instrumen.

Sri Mulyani mengaku banyak lembaga pemeringkat yang menanyakan kepadanya mengapa perluasan defisit hanya diberikan waktu tiga tahun, padahal tidak ada yang mengetahui kapan pandemi COVID-19 akan selesai. Bendahara Negara itu tidak mau negara keenakan berutang seperti pengalaman banyak negara.

"Saya mengatakan pengalaman banyak negara kamu buka defisitnya, memungkinkan untuk tidak ada batasnya itu terjadi addict. Enak defisit itu, walaupun kalian suka maki-maki nggak suka utang, tapi negara itu senang sekali karena itu the easiest way," tuturnya.

"Jadi saya mengatakan we are going to just giving 3 years, to give the sense of discipline, we have to return back kepada apa yang disebut disiplin fiskal," tambah Sri Mulyani.