Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban mengungkapkan banyak barang milik negara (BMN) di Jakarta dikuasai atau diserobot orang. Sayangnya tidak dibeberkan aset mana yang dimaksud.
"Berdasarkan laporan yang saya terima dari kawan-kawan dan dalam diskusi saya dengan beberapa orang, ternyata di Jakarta ini banyak aset BMN, saya nggak usah sebutkan tempatnya, unfortunately terhadap aset-aset BMN itu bisa dilakukan pendudukan dan kita sulit menertibkannya," katanya dalam Seminar Internasional Hari Kekayaan Negara yang dipantau virtual, Senin (23/10/2023).
Pria yang akrab disapa Rio itu mengatakan penertiban terhadap aset milik negara bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab DJKN Kemenkeu. Melainkan juga stakeholder terkait harus ikut serta mengambil kembali kepemilikan negara tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Apalagi menjelang pemindahan ibu kota ke Nusantara di Kalimantan Timur. Rio itu mengatakan aset-aset negara di Jakarta harus tetap dijaga dan dioptimalisasi.
"Kita melihat apakah sebetulnya aset pemerintah pusat yang merupakan BMN itu cukup signifikan untuk bisa membantu mengkonsolidasikan kepentingan yang lebih besar? Dalam arti, bisakah aset yang kita miliki ini itu memiliki suatu dampak kalau kita duduk bersama-sama dengan Pemda DKI sehingga bisa membantu pemda DKI melakukan rekonfigurasi," tuturnya.
Rio mengatakan ide-ide yang muncul terhadap aset pemerintah sangatlah penting. Akan tetapi, eksekusi di lapangan yang bakal menentukan keberhasilan rencana tersebut.
Oleh karena itu, Rio mewanti-wanti agar pemerintah daerah taat dan tertib terhadap rancangan yang sudah diambil setelah pindahan ke IKN. Ia mengatakan saat ini pihaknya dan Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi terhadap pengelolaan aset selepas pemindahan ibu kota.
"Kita juga mencoba melihat apakah perpindahan itu dan kapan, serta berapa lama perpindahan itu akan menimbulkan dampak signifikan terhadap sosial dan ekonomi. Ini yang juga kita perlu lihat secara bersama-sama. Mungkin ini bukan cuma sekadar 5-10 tahun, kita bisa lihat bahwa apakah setelah 10 tahun maka Jakarta akan berubah?" tutur Rio.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengungkapkan hasil evaluasi terhadap aset negara yang penggunaannya belum optimal sehingga terbengkalai. Contohnya gedung milik negara tidak dipakai akhirnya menjadi gudang kosong hingga mau diserobot orang.
"Yang sering muncul di masyarakat gedung di daerah strategis, kosong atau dijadikan gudang sehingga memunculkan opportunity cost atau nilai tambah muncul dari aset-aset nilai strategi. Atau banyak juga lahan-lahan dibiarkan kosong sehingga ada pihak-pihak tidak berkepentingan atau yang mau menyerobot," kata Sri Mulyani dalam sambutannya di Malam Penganugerahan The Asset Manager 2023, Selasa (17/10).
"PUPR paling banyak ya pak Bas (Menteri PUPR Basuki Hadimuljono), ya. Pak Bas sudah PUPR lama, dari Irjen. Ada yang pager tiba-tiba hilang, ada jalan tiba-tiba nggak ada waktu kita melakukan identifikasi valuasi. Ini sangat berguna untuk inventaris menilainya secara benar," tambahnya.
Menurut Sri Mulyani, penerimaan negara tidak hanya dari sederet instrumen pajak yang ditarik oleh negara. Melainkan juga bagaimana caranya bisa optimalisasi aset negara sehingga memberikan nilai tambah dan berkontribusi dalam perekonomian negara.
"Banyak hal dalam pengelolaan aset negara penuh tantangan yang riil. Banyak aset tanah bangunan jembatan, bendungan dikerjakan kerja keras, cari uang penerimaan pajak, bea cukai, PNBP, utang. Apakah kemudian aset terus asetnya fungsinya sangat terbatas? Atau sebetulnya bisa menggunakan lebih baik lagi," terangnya.
(aid/kil)