.webp)
Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman memastikan akan melanjutkan 10 kontrak alat dan mesin pertanian (alsintan) yang sempat dihentikan. Kontrak itu sempat dihentikan oleh Plt Mentan Arief Prasetyo Adi buntut kasus salah satu eselon I yang terjerat kasus korupsi.
"Insyaallah kami sudah minta buka (kontraknya) tapi saya minta tindaklanjuti. Kenapa? Petani butuh. Alsintan itu petani butuh bahkan itu kurang," kata Amran saat ditemui di Kantor Kementerian Pertania, Jakarta Selatan, Jumat (27/10/2023).
Amran menerangkan kontrak yang dilanjutkan itu dipastikan tidak ada masalah. Karena menurutnya, kebutuhan akan alsintan bagi petani sangat tinggi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jumlah kebutuhan alsintan seperti traktor saja secara nasional mencapai 50 ribu. Amran mengatakan akan menghitung kembali kebutuhan alsintan bagi petani demi memudahkan produksi pangan.
"Jadi masih secara global (nasional) itu mungkin 50 ribuan, traktor. Tapi kita lihat nanti. Itu kebutuhannya. Kita harus hitung berapa luas lahan kita, karena pertanian modern itu tidak bisa dihindari," ucapnya.
Kebutuhan alsintan ini juga diperlukan untuk memajukan petani. Saat ini menurutnya bukan lagi waktunya menggunaan pengelolaan pertanian secara tradisional.
"Nggak bisa lagi mengandalkan bahwa dikelola dengan tradisional seperti kelola pakai sapi dan setertusnya itu tertinggal. Kita harus angkat pertanian modern, harus menggunakan alat mesin." pungkasnya.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi bercerita, dirinya menghentikan kontrak yang ada di Kementerian Pertanian sebagai upaya berbenah kinerja kementerian tersebut.
"Tanggal 6 kemarin semua kontrak saya batalkan semua. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa? Supaya kita beberes. Setelah ini kontrak kembali tetapi dengan kontrak yang benar. Setuju?" ujar Arief dalam acara Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Pejabat Eselon I dan II Kementan, Kamis (12/10/2023).
Arief menerangkan kontrak yang disetop itu adalah pengadaan alat dan mesin pertanian (Alsintan). Ia menjelaskan kontrak tersebut distop karena pejabat sebelumnya ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Tidak serta merta disetop, tetapi Arief meminta Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana dan Sarana Pertanian Ali Jamil untuk meninjau ulang terkait kontrak-kontrak yang disetop tersebut.
"Saya per 6 Oktober kemarin memang batalkan semua kontrak yang tidak beres. Bukan berarti semua kontrak dibatalkan begitu, tapi saya bersama Pak Wamen meminta kontrak-kontrak itu di-review dengan benar," kata Arief.
(ada/rir)
