Jakarta -
Plt Menteri Pertanian Arief Praetyo Adi mengatakan telah membatalkan kontrak Alsintan (Alat dan Mesin Pertanian) pada 6 Oktober lalu. Namun, Arief mengatakan tidak serta merta dibatalkan begitu saja, dia meminta Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana dan Sarana Pertanian Ali Jamil untuk meninjau ulang terkait kontrak-kontrak yang dibatalkan.
"Saya per 6 Oktober kemarin memang batalkan semua kontrak yang tidak beres. Bukan berarti semua kontrak dibatalkan begitu, tapi saya bersama Pak Wamen meminta kontrak-kontrak itu di-review dengan benar," kata Arief dalam sambutannya di Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kantor Badan Pangan Nasional, Jakarta Selatan, Senin (16/10/2023).
Arief meminta anak buahnya itu meninjau ulang dari sisi harga, kualitas, hingga cara bertransaksi. Bahkan, dia juga meminta agar alat dan mesin pertanian itu dimasukkan ke e-katalog.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada waktu untuk me-review itu semua. Mulai dari kualitas, harganya, cara bertransaksi. Kalau boleh semua masuk e-katalog, jadi Bapak nggak usah nego-nego lagi, nggak ada," tegasnya.
Sebelumnya, Arief telah menjelaskan alasan mengapa dirinya membatalkan kontrak Alsintan. Ia menjelaskan sejumlah kontrak tersebut distop karena pejabat sebelumnya ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Oh, itu Alsintan. Kan ada direktur yang tersangka (tapi) masih mau buat kontrak. Jangan dong. Sudah tersangka, kok buat kontrak. Tidak boleh," ucapnya di Karawang, Jawa Barat, Kamis (12/10/2023)
Kepala Badan Pangan Nasional itu kemudian membeberkan bahwa terdapat sembilan kontrak yang distop. Kendati demikian, ia tidak merincikan berapa jumlah nominal pengadaan serta jenis Alsintan yang terkandung dalam kontrak tersebut.
"Sembilan kontrak. Nilai pastinya saya tidak pegang datanya. Yang jelas kita mau kembalikan uang negara. Masa Alsintan dipakai tidak benar," bebernya.
Adapun berdasarkan catatan detikcom, pejabat sebelumnya yang diketahui mengemban posisi Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan adalah Muhammad Hatta. Ia adalah salah satu dari tiga tersangka yang ditetapkan KPK dalam kasus dugaan pemerasan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan Kementerian Pertanian.
Dua tersangka lainnya, adalah mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo serta Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono.
Tekan Harga Beras
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi mengungkap ada sejumlah upaya pemerintah dalam menekan harga beras yang mengalami kenaikan. Arief mengatakan salah satu upayanya atas arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), menyalurkan bantuan pangan beras.
Pemerintah akan menggelontorkan 640 ribu ton dalam kurun waktu 3 bulan untuk 21,353 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan pangan itu dilakukan agar KPM tidak berdampak akan kenaikan harga beras.
Selain bantuan pangan, pemerintah juga mengguyur beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Rp 10.900 per kg ke seluruh wilayah Indonesia. Beras operasi pasar itu disalurkan ke pasar induk, tradisional dan ritel modern. Beras SPHP di ritel modern dijual per 5 kg Rp 54.500.
"Ini tugas yang diberikan oleh pak presiden kepada Badan Pangan Nasional bersama Bulog. Tidak boleh main-main. SPHP seluruh Indonesia juga harus dilakukan," kata Arief yang menjabat sebagai Plt Menteri Pertanian saat sambutan acara Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kantor Badan Pangan Nasional, Jakarta Selatan, Senin (16/10/2023).
Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga akan membantu penggilingan agar bisa mendapatkan pasokan beras dari Perum Bulog. Sebanyak 200 ribu ton beras komersial dari penggilingan harus disalurkan ke pasaran.
"Pak Presiden juga memerintahkan kita semua untuk 200 ribu ton beras komersial melalui penggiling padi se-Indonesia juga harus dikerjakan, penuhi pasar ritel modern, pasar tradisional juga dilakukan," ujarnya.
"Supaya membanjiri itu beras komersial dan beras CBP dua-duanya barengan, kalau CBP itu kan yang dijual Rp 10.900 per kg. Kalau GKP nya belum ada, belum banyak seperti sekarang, dibantu sama Bulog untuk yang komersial," ujar Arief.
Arief menyebut, pemerintah melalui Perum Bulog juga mengguyur beras operasi pasar ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Saat ini sudah disalurkan sebanyak hingga 9.000 ton beras operasi pasar dari Perum Bulog.
"Pasar Induk Beras Cipinang sudah digelontorkan sekitar 8.000-9.000 ton, dikawal satgas pangan. Tidak boleh ada satu butir pun yang disalahgunakan, saya sudah minta teman-teman dari satgas pangan tentunya untuk kawal ini sampai dengan konsumen," pungkas Arief.
Berdasarkan panel harga pangan milik Badan Pangan Nasional beras premium naik ke angka Rp 15.010 per kilogram (kg), beras medium Rp 13.160/kg.
Harga beras saat ini di atas harga eceran tertinggi (HET). Peraturan Badan Pangan Nasional No 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras. Untuk Zona 1 meliputi Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi, HET beras medium senilai Rp. 10.900/kg sedangkan beras premium Rp. 13.900/kg.
Sementara untuk Zona 2 meliputi Sumatera selain Lampung dan Sumsel, NTT, dan Kalimantan, HET beras medium sebesar Rp. 11.500/kg dan beras premium Rp.14.400/kg. Adapun zona 3 meliputi Maluku dan Papua, HET beras medium sebesar Rp. 11.800/kg, dan untuk beras premium sebesar Rp. 14.800/kg.
.webp)
