.webp)
Arab Saudi dikabarkan mengultimatum berbagai perusahaan multinasional untuk mendirikan kantor cabang di Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Jika hal tersebut tidak dilakukan, perusahaan asing disebut akan sulit memperoleh kontrak kerja sama dengan pemerintah Arab Saudi.
Arab Saudi disebut memberi tenggat waktu bagi perusahaan multinasional untuk mendirikan kantor regional di Riyadh selambat-lambatnya 1 Januari 2024.
Hal ini merupakan kelanjutan dari langkah berani yang ditempuh Arab Saudi pada Februari 2021. Kala itu, Arab Saudi mengumumkan akan berhenti berbisnis dengan perusahaan multinasional asing manapun yang tidak mendirikan kantor cabang di Riyadh.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kabar ini mengejutkan investor dan pekerja ekspatriat. Banyak yang melihat langkah tersebut sebagai sebuah pukulan terhadap Dubai, Uni Emirat Arab, yang merupakan pusat komersial bisnis di Arab Saudi dan wilayah yang paling memiliki kantor perusahaan multinasional terbanyak di Timur Tengah.
Menteri Ekonomi dan Perencanaan Arab Saudi, Faisal Al Ibrahim, mengatakan bahwa rencana tersebut sedang berjalan. Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah mendukung upaya berbagai perusahaan yang hendak melakukan hal tersebut.
Namun, ia juga menjawab bahwa tenggat waktu kepindahan yakni 1 Januari 2024 itu masih berlaku.
"Dan ketika pindah, ada sejumlah keuntungan dan insentif yang diberikan. Hal ini masuk akal," ucap Faisal dilansir dari CNBC Internasional, Senin (30/10/2023).
"Ada banyak insentif, manfaat, dan dukungan yang selalu berubah, selalu berkembang, yang juga sedang didiskusikan dengan para pemain (perusahaan asing) ini. Jadi bukan sekadar penguatan negatif. Ada banyak penguatan positif juga," sambungnya.
Kebijakan itu pun disinyalir CNBC berkorelasi dengan Vision 2023. Vision 2023 adalah kampanye ambisius yang diluncurkan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammad bin Salman pada 2016. Visi tersebut berupaya menciptakan peningkatan pekerjaan di sektor privat, seeta mendiversifikasi pekerjaan ekonomi Arab Saudi agar perlahan lepas dari ketergantungan minyak dan gas.
"Apalagi 60% populasi Arab Saudi berusia di bawah 30 tahun. Kebijakan pemindahan kantor regional merupakan bagian dari visi itu," tulis CNBC.
Sejak pertama diumumkan, Arab Saudi dikecam habis-habisan oleh berbagai investor regional dan analis ekonomi. Mereka semua mempertanyakan kemampuan Arab Saudi, yang dikenal sangat konservatif dan memiliki berbagai persoalan hak asasi manusia (HAM), untuk menarik talenta global.
Keraguan serupa juga ditunjukkan berbagai pekerja ekspatriat yang berkantor di sejumlah perusahaan multinasional di Dubai. Banyak yang mempertanyakan kapasitas Arab Saudi untuk mendirikan sekolah internasional dan perumahan yang luas, serta mengakomodir gaya hidup Barat seperti alkohol yang notabene ilegal di Arab Saudi.
Kendati demikian, Faisal mengklaim bahwa saat ini masih banyak perusahaan yang melirik Arab Saudi. Menurutnya, kehadiran ribuan investor dan perusahaan asing di agenda Future Investment Initiative adalah bukti dari hal itu.
"Tanggapan (perusahaan) sangat berarti dan sangat positif. Selama beberapa dekade, nilai-nilai kita telah bocor ke negara-negara lain, dan itu tidak masalah. Namun saat ini, pilihan terbaik bagi (35 juta) populasi dan pertumbuhannya adalah membawa penciptaan nilai ke tempat di mana nilai tersebut dikonsumsi," ujar Faisal.
(das/das)
