Anies dan Prabowo Mau Pisahkan DJP, Anak Buah Sri Mulyani Respons Begini

Anies dan Prabowo Mau Pisahkan DJP, Anak Buah Sri Mulyani Respons Begini

Anisa Indraini - detikFinance
Selasa, 31 Okt 2023 10:52 WIB
Gedung Kementrian Keuangan dan Direktorat Jendral Pajak. File/detikFoto.
Kantor Pusat DJP/Foto: Hasan Alhabshy
Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merespons soal visi misi capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang ingin membentuk Badan Penerimaan Negara dengan posisi di bawah presiden langsung.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyambut baik visi misi pasangan capres-cawapres yang memiliki banyak gagasan terkait keuangan negara. Ia menilai gagasan itu dapat dijadikan bahan diskusi publik agar mendapat masukan.

"Kami berpendapat gagasan-gagasan itu dapat dijadikan bahan diskusi publik bersama para stakeholders, agar mendapat masukan dan pengayaan," kata anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tersebut dalam pernyataannya, Selasa (31/10/2023).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu saat ini sedang berfokus pada pembenahan organisasi melalui pelaksanaan reformasi perpajakan untuk mewujudkan institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel.

"Dalam pelaksanaan reformasi perpajakan ini dilakukan berdasarkan lima pilar perubahan yaitu organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan basis data, proses bisnis, serta regulasi," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti terpisah.

Rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara sebenarnya telah lama diwacanakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilu 2014. Wacana ini muncul lagi seiring janji kampanye dari pasangan capres-cawapres.

Anies-Cak Imin ingin merealisasikan badan penerimaan negara di bawah langsung Presiden. Jika begitu, instansi yang selama ini mengumpulkan penerimaan negara yakni DJP tidak lagi berada di bawah Kemenkeu.

"Merealisasikan badan penerimaan negara di bawah langsung presiden untuk memperbaiki integritas dan koordinasi antar instansi guna menaikkan penerimaan negara," bunyi dokumen visi misi dan program kerja AMIN.

Selain itu, Prabowo-Gibran juga ingin mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

"Negara membutuhkan terobosan konkret dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri. Pendirian Badan Penerimaan Negara ditargetkan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB mencapai 23%," tulis dokumen visi misi dan program kerja Prabowo-Gibran.

Lihat juga Video 'Janji Anies Bakal Kembalikan Posisi Ulama: Bukan Musuh Negara':

[Gambas:Video 20detik]



(aid/ara)


Hide Ads